Iran Hadapi Masa Transisi Krusial Pasca-Wafatnya Pemimpin Tertinggi Khamenei

Dunia menyaksikan sebuah momen genting di Iran. Ayatollah Ali Khamenei, sang pemimpin tertinggi yang berkuasa puluhan tahun, tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel. Kematiannya bukan sekadar berita duka. Ia langsung memunculkan pertanyaan besar dan mendesak: siapa yang akan menggantikannya?

Menurut laporan dari Al-Jazeera dan CNN, rezim ulama di Tehran kini berada di bawah tekanan. Mereka harus mencari pengganti untuk sosok yang selama ini menjadi poros kekuasaan. Soalnya, Khamenei tak pernah mengumumkan secara resmi siapa penerusnya. Itu membuat situasi jadi makin rumit.

Nah, tugas berat ini jatuh ke pundak Majelis Pakar. Badan yang terdiri dari 88 ulama senior ini punya wewenang penuh untuk memilih pemimpin baru. Sejujurnya, mereka hampir tak punya pengalaman. Sejak Republik Islam berdiri tahun 1979, mereka cuma sekali melakukannya yaitu saat memilih Khamenei sendiri, dengan terburu-buru, setelah Ayatollah Khomeini wafat dulu.

Pemerintah Iran pasti akan berusaha mati-matian menunjukkan bahwa negara tetap stabil. Konon, para anggota majelis akan segera berkumpul untuk membahas nama-nama calon. Tapi, apakah mereka berani?

Soalnya, ancaman dari luar masih menggantung. Presiden AS Donald Trump sudah bersumpah bakal melanjutkan serangan. Mengadakan pertemuan besar dalam kondisi seperti ini jelas punya risikonya sendiri.

Di sisi lain, proses seleksinya sendiri tidak sederhana. Konstitusi menetapkan syarat ketat: calon harus ulama laki-laki, punya kompetensi politik, berwibawa, dan tentu saja loyal mati-matian pada Republik Islam. Aturan-aturan ini bisa saja ditafsirkan secara elastis oleh majelis. Misalnya, untuk menyingkirkan ulama reformis yang dianggap terlalu terbuka pada dunia luar atau mendukung kebebasan sosial.

Jadi, siapa saja nama yang kemungkinan muncul? Itulah yang sekarang jadi bahan perdebatan paling panas di kalangan elite Iran. Peralihan kekuasaan ini akan menentukan arah negara untuk dekade-dekade mendatang.