Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional Usai Prabowo Copot Pimpinan

Kejaksaan Agung akhirnya angkat bicara terkait penggeledahan yang berlangsung di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan bahwa penyidik tengah melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut.

“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” ujar Jeffry, Rabu (3/6/2026). Meski demikian, ia belum merinci barang bukti apa saja yang disita dalam operasi tersebut. Hingga saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah karyawan terlihat menunggu di depan lobi kantor BGN. Mereka belum bisa masuk karena proses penggeledahan dikabarkan masih berjalan. Suasana tampak tenang, namun ketegangan terasa di antara para pegawai yang menanti kepastian.

Penggeledahan ini dilakukan tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hinayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Tak hanya Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada serangkaian proses evaluasi yang telah dilakukan pemerintah.

“Kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan, tugas tersebut menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN maupun Dadan Hindayana terkait pencopotan dan penggeledahan tersebut. Publik masih menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang tengah berjalan.