Filep Wamafma Tanggapi Protes 235 Nakes Honorer Manokwari yang Diberhentikan Lewat Surat Edaran

MURIANETWORK.COM - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menerima langsung keluhan dari 235 tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (19/2/2026). Dalam pertemuan reses itu, para perawat dan bidan yang tersebar di 16 puskesmas dan satu rumah sakit itu menyampaikan protes atas pemberhentian kerja mereka yang dinilai tidak sesuai prosedur dan mengancam pelayanan publik.

Protes atas Prosedur Pemberhentian yang Dianggap Tidak Adil

Inti persoalan yang mengemuka adalah kesenjangan antara proses pengangkatan dan pemberhentian. Para tenaga kesehatan ini dahulu diangkat melalui Surat Keputusan (SK) resmi dari Bupati, namun kini justru diberhentikan hanya dengan surat edaran dari Dinas Kesehatan setempat. Mereka merasa langkah ini mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Senator Filep Wamafma, yang mendengarkan langsung aspirasi mereka, menyoroti ketidaksesuaian prosedur ini. "Mereka merasa pemberhentian ini tidak adil. Diangkat dengan SK Bupati, tetapi diberhentikan hanya dengan surat edaran," ujarnya.

Kontradiksi Alasan Anggaran dan Kekecewaan Rekrutmen PPPK

Alasan resmi dari Dinas Kesehatan, yaitu pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, juga dipertanyakan. Para tenaga kesehatan berargumen bahwa sumber pembiayaan operasional fasilitas kesehatan tidak semata-mata bergantung pada APBD, melainkan juga dari BPJS dan sumber pendapatan lain. Mereka mempertanyakan ketepatan alasan tersebut.

Kekecewaan lain muncul dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, banyak dari mereka telah mengabdi belasan tahun dan berharap diprioritaskan, namun justru tidak terakomodasi dalam seleksi tersebut. Filep Wamafma mengonfirmasi keluhan ini.

"Mereka menilai seharusnya tenaga kesehatan berpengalaman diprioritaskan dalam pengangkatan, namun faktanya sebagian besar justru tidak terakomodasi," ungkapnya.