BRIN: PLTN Modern Punya Standar Keamanan Tinggi, Tapi Tantangan Geografis RI Jadi Kendala

Dari sisi emisi, ceritanya mirip. Emisi karbon dari PLTN sepanjang siklus hidupnya hanya sekitar 6 ton CO2 ekuivalen per gigawatt-jam. Sungguh kontras dengan batu bara yang memuntahkan 970 ton, atau 160 kali lipat lebih banyak.

Belum Tepat Diterapkan di Indonesia?

Tapi, semua data global itu belum tentu bisa langsung dipakai untuk konteks Indonesia. Menurut Yayasan CERAH yang dikutip melalui laman Transisi Energi Berkeadilan, kondisi geografis kita yang berada di cincin api Pasifik adalah tantangan besar. Rentan gempa dan tsunami. Membangun PLTN di sini, kata mereka, cukup berbahaya.

RUPTL 2025-2034 sendiri sudah memetakan 28 wilayah potensial, dengan Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai kandidat utama terutama karena cadangan uraniumnya yang melimpah. Tapi, kedua wilayah ini pun tak lepas dari ancaman bencana alam dan iklim ekstrem.

Kekhawatiran serupa diungkapkan WALHI. Mereka menolak, menyoroti besarnya biaya investasi, potensi kecelakaan, dan posisi Indonesia yang rawan bencana. Bagi WALHI, rencana ini terkesan lebih mengutamakan kepentingan industri ketimbang ketahanan energi yang sesungguhnya.

"Sesat pikir paling krusial juga terlihat ketika energi nuklir dianggap sebagai bagian dari energi terbarukan oleh promotor PLTN,"

tulis WALHI dalam sebuah rilis. Mereka berpendapat, ancaman krisis energi masa depan seharusnya diatasi dengan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang sudah kita miliki, sambil serius menjalankan efisiensi energi di segala lini. Jadi, perdebatan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang pilihan jalan yang paling tepat untuk negeri ini.