Pemerintah Perluas Program Cetak Sawah di Papua, Usulan dari Daerah Jadi Kunci

Program cetak sawah di Papua bakal diperluas. Kabar ini datang dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menyebut ekspansi ini sebagai langkah konkret untuk mengamankan pasokan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada kiriman dari luar daerah.

“Kementerian Pertanian mulai mencetak sawah di Papua, tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi di kabupaten-kabupaten,”

kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin lalu.

Jadi, nantinya kegiatan tak lagi terpusat di satu titik. Ia bilang, pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam pembahasan ini. Fokusnya jelas: bikin produksi pangan di tanah Papua sendiri jadi lebih kuat. Itu solusi jangka panjang yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Sudaryono, usulan datang dari bawah. Artinya, masing-masing kabupaten yang mengajukan kebutuhan dan luas lahannya. Makanya, angkanya pun beragam.

“Ada kabupaten yang mengusulkan 3.000 hektare, ada yang 5.000 hektare, bahkan hingga 10.000 hektare. Itu mengikuti usulan dari pemerintah kabupaten,”

ungkapnya.

Di sisi lain, ia mencoba menjawab persoalan mahalnya harga kebutuhan pokok di sana. Menurut penilaiannya, biaya transportasi dan distribusi yang membengkaklah biang keroknya, bukan ada permainan harga dari oknum tertentu.

“Harga yang mahal itu bukan karena ada yang memahalkan. Tetapi karena biaya angkutan dan distribusinya memang tinggi,”

tuturnya.

Nah, program di Papua ini sebenarnya bagian dari strategi nasional. Pemerintah ingin daerah-daerah yang selama ini bergantung pasokan dari pulau lain bisa lebih mandiri. Contohnya, di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan, program serupa sudah dijalankan dan ditargetkan berjalan pada 2025.

Selama ini, mungkin yang kerap terdengar hanya kawasan Merauke. Padahal, menurut Sudaryono, cakupannya lebih luas dari itu.

“Memang yang terdengar nyaring itu adalah di Merauke. Sebetulnya, kan, Merauke adalah satu dari bagian yang besar, tapi kita juga ada pemenuhan kabupaten-kabupaten, daerah-daerah lain,”

jelasnya.

Soal pendanaan, ada dua skema yang dipakai. Pertama, lewat investasi. Yang kedua, menggunakan anggaran negara khusus untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Skema ganda ini diharapkan bisa mempercepat realisasi program di lapangan.