"Agenda ini merupakan silaturahmi antara pemerintah dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM, juga koordinasi untuk menginformasikan update terkait perjuangan kita mencari keadilan," jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Menteri HAM itu menguraikan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terus digulirkan. Langkah konkret yang sedang dilakukan adalah proses verifikasi data korban berdasarkan dokumen yang telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional HAM.
Upaya Pendataan dan Kolaborasi
Tak hanya verifikasi, pemerintah juga aktif melakukan pendataan menyeluruh. Proses ini mencakup pemetaan situasi terkini serta kebutuhan riil yang dihadapi oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pendataan yang cermat ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan pemulihan yang lebih tepat sasaran.
Acara "munggahan" dan santunan ini sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian HAM dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kerja sama ini menunjukkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, kepada mereka yang telah lama menanti keadilan.
Artikel Terkait
Lalu Lintas Kereta di Lintas Maswati-Sasaksaat Kembali Normal Usai Longsor
Pria Pacaran 3 Tahun Cekik Wanita hingga Tewas di Sawah Sragen
Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman Capai 4,38 Juta Ton
Trump Pecat Jaksa Agung Pam Bondi, Gantikan dengan Mantan Pengacara Pribadi