Hasto Kritik Rencana Trump Masukkan Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza

Di tengah hiruk-pikuk politik global, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara. Ia merespons rencana Presiden AS Donald Trump yang memasukkan Indonesia ke dalam 'Board of Peace' atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Bagi Hasto, langkah ini terasa janggal. Bahkan, ia menilai keputusan itu tak sejalan dengan gagasan besar Sang Proklamator, Sukarno.

"Sekiranya Bung Karno masih ada, maka tidak seperti ini," ucap Hasto tegas. Suaranya terdengar di sekitaran Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Ia lalu menerangkan.

"Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama kita gelorakan spirit Asia-Afrika. Kemudian menggalang kembali Gerakan Non-Blok," sambungnya.

Menurut Hasto, pendekatan Indonesia pasti akan berbeda andai Sukarno yang memimpin. Bukan dengan bergabung dalam dewan yang digagas kekuatan besar, melainkan dengan menggalang solidaritas dari sesama bangsa di Asia dan Afrika. Itu jalan yang lebih cocok dengan karakter bangsa.

"Maka Palestina, Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama atas kepemimpinan Indonesia dengan menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin," jelasnya lagi. "Itu kalau saya menggunakan teori dari pemikiran geopolitik Sukarno."

Di sisi lain, Hasto mengingatkan prinsip utama yang tak boleh dilupakan: kemanusiaan dan demokrasi. Dua hal itu harus jadi landasan dalam upaya menyelesaikan konflik di Gaza. Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong reformasi di PBB. Tujuannya agar tak ada lagi hak veto yang membuat kedudukan negara-negara jadi tak setara.

Namun begitu, bukan cuma konsep perdamaiannya yang ia pertanyakan. Hasto juga menyorot langsung sosok di balik dewan tersebut, Donald Trump. Kredibilitasnya diragukan.

"Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas dari Presiden Trump," imbuhnya.

Alasannya jelas. Sejarah mencatat berbagai intervensi AS di bawah kepemimpinannya.

"Karena kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah. Belum lagi persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela," papar Hasto. "Itu semua tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat."

Jadi, intinya sederhana. Bagi Hasto, jalan perdamaian yang ditawarkan itu terasa paradoks. Dibangun oleh negara yang catatannya penuh intervensi, dan menjauhkan Indonesia dari akar diplomasi yang dulu diperjuangkan Bung Karno.