Migrant Center UI Diresmikan, Kolaborasi Empat Pilar untuk Daya Saing Pekerja Migran

Di Balairung UI Depok, suasana perayaan Dies Natalis ke-76 kampus itu mendapat sebuah babak baru. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, hadir bukan hanya untuk memberi sambutan. Ia meresmikan Migrant Center Universitas Indonesia dan menandatangani nota kesepahaman yang melibatkan empat pihak sekaligus. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya serius membangun ekosistem pekerja migran yang lebih berdaya saing dan terlindungi.

Sinerginya cukup unik. Kementerian yang dipimpin Mukhtarudin menggandeng UI, lalu juga Pemerintah Kota Depok dan Sukabumi. Kolaborasi ini dirancang untuk menciptakan penyediaan tenaga kerja yang tak cuma terampil, tapi punya daya pukul tinggi di pasar global. Sebuah rencana yang ambisius, tentu saja.

Dalam sambutannya, Mukhtarudin menegaskan ini adalah perwujudan paradigma baru. Fokusnya bergeser.

"Kita sedang membangun ekosistem dari hulu ke hilir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).

"Melalui kemitraan dengan UI sebagai pusat keunggulan dan Pemerintah Kota Depok serta Sukabumi sebagai basis wilayah, kita memastikan setiap pekerja migran berangkat memiliki kompetensi dan pulang dengan kesejahteraan yang berkelanjutan."

Menurutnya, kehadiran Migrant Center di lingkungan kampus adalah bukti nyata partisipasi dunia pendidikan. Tujuannya jelas: memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Ia juga menyebut arahan Presiden Prabowo soal pergeseran paradigma besar dalam tata kelola pekerja migran.

"Kita tidak lagi hanya menempatkan tenaga kerja, tetapi menyediakan skilled workers dengan kualifikasi medium-high skill. Inilah jalan menuju kemandirian dan martabat bangsa di mata dunia," kata Mukhtarudin.

Peran perguruan tinggi, dalam pandangannya, jadi krusial. Migrant Center diharapkan bisa menciptakan standardisasi kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri modern di luar negeri. Tak sekadar wacana, tapi implementasi nyata.

Di sisi lain, kerja sama dengan pemerintah daerah punya peran spesifik. MoU dengan Wali Kota Depok, misalnya, difokuskan pada penguatan basis data dan perlindungan keluarga pekerja migran di wilayah penyangga ibu kota. Sementara dengan Sukabumi, arahannya pada optimalisasi kantong-kantong pemberangkatan melalui edukasi dan pengawasan ketat di tingkat lokal.

"Ini adalah kerja keroyokan," tutur Mukhtarudin, menggambarkan semangat kolaborasi itu.

Peluncuran ini kebetulan selaras dengan tema Dies Natalis UI: 'UI Unggul Impactful, Fondasi Mandiri, Akselerasi Dampak'. Mukhtarudin melihatnya sebagai momentum yang tepat.

"Kita ingin riset UI tidak hanya berhenti di perpustakaan, tapi menjadi fondasi mandiri bagi perlindungan pekerja kita," ucapnya.

Harapannya, kolaborasi empat pihak ini bisa menjadi proyek percontohan. Sebuah model yang nantinya bisa diadopsi daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan kampus sebagai motor penggerak riset dan pelatihan, serta pemerintah daerah sebagai garda terdepan, ia yakin ekosistem perlindungan yang utuh dari hulu ke hilir bukanlah hal mustahil.

"Semoga UI terus menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yang inklusif," pungkasnya.