Sandiwara Kekuasaan: Mengapa Listyo Sigit Bersedia Jadi Tersangka Utama?

Serial Reformasi Polri: Bagian Penutup Mengapa Justru Listyo Sigit yang Jadi "Tersangka" Utama?

Oleh Edy Mulyadi Wartawan Senior

Dua tulisan sebelumnya sudah mengupas struktur dan motif. Nah, bagian terakhir ini kita coba telusuri relasi timbal balik yang bergerak di balik layar. Intinya, simbiosis mutualisme. Tiga pelaku utamanya: Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan tentu saja, institusi Polri itu sendiri. Dalam hubungan rumit ini, hampir tak ada pihak yang benar-benar dirugikan. Bahkan saat seorang figur seolah "dikorbankan", selalu ada hitung-hitungan tersendiri yang melatarbelakanginya.

Mari kita mulai dari hubungan paling luas: Prabowo dan Polri. Bagi seorang Presiden, Polri adalah instrumen negara yang paling siap pakai. Jaringannya luar biasa, merambah sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Fungsinya pun beragam; mulai dari menjaga keamanan, ketertiban, sampai penegakan hukum. Dalam kancah politik, kendali langsung atas institusi ini memberikan keuntungan strategis yang nyata. Stabilitas jadi lebih gampang dikendalikan. Gejolak lokal bisa cepat terbaca. Dan respons terhadap gangguan potensial bisa dilakukan tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.

Di sisi lain, bagi Polri, posisi langsung di bawah Presiden adalah jaminan struktural yang amat berharga. Selama ini selalu ada wacana untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian sebuah langkah yang bisa melemahkan otoritasnya. Dengan relasi ini, upaya-upaya semacam itu bisa diredam sejak dini. Simbiosis klasik, bukan? Presiden dapat alat kendali yang efektif, sementara Polri mendapat payung perlindungan yang kokoh.

Nah, di dalam relasi besar tadi, ada lagi simbiosis yang lebih personal: antara Prabowo dan Listyo Sigit. Di sini, sang Kapolri berperan sebagai wajah sekaligus tameng bagi institusi. Dialah yang maju ke depan menghadapi isu-isu sensitif, menyerap segala tekanan, dan menangkis kritik yang jika tidak ada penyangga bisa langsung menerpa sang Presiden. Di sinilah satire politik menemukan panggungnya.

Dalam sandiwara kekuasaan ini, Listyo Sigit sengaja ditampilkan sebagai "korban". Tentu bukan korban dalam arti yang sebenarnya. Dia lebih tepat disebut sebagai korban dalam sebuah dramaturgi kekuasaan. Sigitlah yang dituduh publik melawan Presiden, dicap arogan, dibilang menabrak konstitusi. Desakan untuk mencopotnya pun kian keras. Semua beban itu melekat erat pada dirinya. Bukan pada atasan langsungnya.

Tapi justru di sinilah logika politik itu bekerja. Kenapa harus Listyo Sigit? Salah satu jawabannya terletak pada rekam jejak dan persepsi publik tentang dirinya. Selama menjabat, pria ini hampir tak pernah lepas dari pusaran kritik. Mulai dari penanganan kasus-kasus besar yang selalu dipersoalkan, hubungan Polri dengan kekuasaan yang dianggap terlalu dekat, sampai masa jabatannya yang dinilai terlalu lama. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan itu, fakta-fakta ini menjadikannya figur yang secara politik lebih mudah untuk disasar. Singkatnya, kalau harus ada yang menampung kemarahan publik, Listyo Sigit adalah pilihan yang paling "masuk akal".

Prinsip Dasar: Tak Ada yang Gratis

Namun begitu, Listyo Sigit jelas bukan jenderal polisi yang naif. Mustahil seorang Kapolri bersedia memainkan peran seberisiko itu tanpa imbalan politik yang setimpal. Di titik ini, hukum besi politik berlaku: "tak ada makan siang gratis".

Kompensasinya tidak perlu diumumkan ke publik. Bentuknya pun jarang yang vulgar seperti transaksi dagang. Dalam praktik kekuasaan, imbalan biasanya datang dalam wujud yang lebih halus, tapi justru jauh lebih menentukan.

Pertama, soal jaminan posisi dan waktu. Dalam situasi normal, tekanan publik yang sedemikian hebat bisa berujung pada evaluasi bahkan pencopotan. Kenyataannya, tekanan itu belum juga membuahkan tindakan struktural apa pun. Ini bisa dibaca sebagai indikasi kuat adanya perlindungan politik dari tingkat yang paling atas.

Perlindungan juga datang dari Komisi III DPR. Melalui delapan keputusan Rapat Kerja bersama Kapolri pada 26 Januari lalu, dan yang kemudian dikukuhkan dalam Sidang Paripurna keesokan harinya, posisinya semakin kuat. Sempurna sudah!

Kedua, ini soal penguatan peran dan kepercayaan. Dengan bersedia menjadi tameng, Kapolri menunjukkan loyalitas absolut pada arsitektur kekuasaan sang Presiden. Dan dalam dunia politik, loyalitas semacam ini biasanya dibalas dengan kepercayaan yang lebih besar. Kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk soal masa depan institusi Polri sendiri.

Ketiga, jaminan masa depan. Bagi pejabat setingkat Kapolri, kehidupan setelah lengser sama pentingnya dengan saat masih menjabat. Relasi baik dengan Presiden membuka pintu untuk perlindungan politik, atau setidaknya sebuah posisi lanjutan. Yang paling penting: jaminan bahwa proses transisi nanti tidak berubah jadi ajang "pembersihan", termasuk dari kemungkinan gugatan hukum atas berbagai kebijakan kontroversial selama ia memimpin.

Keempat dan ini penting perlindungan untuk institusi. Dengan memainkan peran kontroversial, Listyo Sigit sebenarnya sedang membantu memastikan satu hal: Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Itu keuntungan besar bagi institusi, dan tentu saja bagi figur yang karirnya sudah menyatu dengan arah lembaga tersebut.

Jadi, dalam kerangka pikir seperti ini, menjadi "korban" sama sekali bukan tindakan bodoh. Ini adalah peran yang dihitung dengan sangat matang. Reputasi di mata publik mungkin terkikis, tapi posisi politik di dalam istana justru bisa semakin aman. Kritik mengeras di luar, sementara jaminan justru mengalir dari dalam.

Pada akhirnya, serial tulisan ini cuma ingin menegaskan satu hal: polemik seputar Polri bukanlah drama spontan. Ini adalah bentuk manajemen konflik kekuasaan yang terencana. Ada yang ambil posisi aman, ada yang jadi penyangga, dan ada yang bersedia memikul beban demi menjaga keseimbangan secara keseluruhan. Dalam politik, sang korban tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, ia sedang menukar citra rusak dengan jaminan yang tak terlihat.

Dengan pembacaan seperti itu, peran Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai "penjahat" jadi lebih mudah dicerna. Bukan sebagai aktor tunggal yang nekat, melainkan sebagai bagian dari sebuah simbiosis kekuasaan yang dingin dan penuh perhitungan. Sudah paham, kan? []

Jakarta, 2 Februari 2026