Sandiwara Kekuasaan: Mengapa Listyo Sigit Bersedia Jadi Tersangka Utama?

Serial Reformasi Polri: Bagian Penutup Mengapa Justru Listyo Sigit yang Jadi "Tersangka" Utama?

Oleh Edy Mulyadi Wartawan Senior

Dua tulisan sebelumnya sudah mengupas struktur dan motif. Nah, bagian terakhir ini kita coba telusuri relasi timbal balik yang bergerak di balik layar. Intinya, simbiosis mutualisme. Tiga pelaku utamanya: Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan tentu saja, institusi Polri itu sendiri. Dalam hubungan rumit ini, hampir tak ada pihak yang benar-benar dirugikan. Bahkan saat seorang figur seolah "dikorbankan", selalu ada hitung-hitungan tersendiri yang melatarbelakanginya.

Mari kita mulai dari hubungan paling luas: Prabowo dan Polri. Bagi seorang Presiden, Polri adalah instrumen negara yang paling siap pakai. Jaringannya luar biasa, merambah sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Fungsinya pun beragam; mulai dari menjaga keamanan, ketertiban, sampai penegakan hukum. Dalam kancah politik, kendali langsung atas institusi ini memberikan keuntungan strategis yang nyata. Stabilitas jadi lebih gampang dikendalikan. Gejolak lokal bisa cepat terbaca. Dan respons terhadap gangguan potensial bisa dilakukan tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.

Di sisi lain, bagi Polri, posisi langsung di bawah Presiden adalah jaminan struktural yang amat berharga. Selama ini selalu ada wacana untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian sebuah langkah yang bisa melemahkan otoritasnya. Dengan relasi ini, upaya-upaya semacam itu bisa diredam sejak dini. Simbiosis klasik, bukan? Presiden dapat alat kendali yang efektif, sementara Polri mendapat payung perlindungan yang kokoh.

Nah, di dalam relasi besar tadi, ada lagi simbiosis yang lebih personal: antara Prabowo dan Listyo Sigit. Di sini, sang Kapolri berperan sebagai wajah sekaligus tameng bagi institusi. Dialah yang maju ke depan menghadapi isu-isu sensitif, menyerap segala tekanan, dan menangkis kritik yang jika tidak ada penyangga bisa langsung menerpa sang Presiden. Di sinilah satire politik menemukan panggungnya.

Dalam sandiwara kekuasaan ini, Listyo Sigit sengaja ditampilkan sebagai "korban". Tentu bukan korban dalam arti yang sebenarnya. Dia lebih tepat disebut sebagai korban dalam sebuah dramaturgi kekuasaan. Sigitlah yang dituduh publik melawan Presiden, dicap arogan, dibilang menabrak konstitusi. Desakan untuk mencopotnya pun kian keras. Semua beban itu melekat erat pada dirinya. Bukan pada atasan langsungnya.

Tapi justru di sinilah logika politik itu bekerja. Kenapa harus Listyo Sigit? Salah satu jawabannya terletak pada rekam jejak dan persepsi publik tentang dirinya. Selama menjabat, pria ini hampir tak pernah lepas dari pusaran kritik. Mulai dari penanganan kasus-kasus besar yang selalu dipersoalkan, hubungan Polri dengan kekuasaan yang dianggap terlalu dekat, sampai masa jabatannya yang dinilai terlalu lama. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan itu, fakta-fakta ini menjadikannya figur yang secara politik lebih mudah untuk disasar. Singkatnya, kalau harus ada yang menampung kemarahan publik, Listyo Sigit adalah pilihan yang paling "masuk akal".

Prinsip Dasar: Tak Ada yang Gratis

Namun begitu, Listyo Sigit jelas bukan jenderal polisi yang naif. Mustahil seorang Kapolri bersedia memainkan peran seberisiko itu tanpa imbalan politik yang setimpal. Di titik ini, hukum besi politik berlaku: "tak ada makan siang gratis".