Sandiwara Kekuasaan: Mengapa Listyo Sigit Bersedia Jadi Tersangka Utama?

Kompensasinya tidak perlu diumumkan ke publik. Bentuknya pun jarang yang vulgar seperti transaksi dagang. Dalam praktik kekuasaan, imbalan biasanya datang dalam wujud yang lebih halus, tapi justru jauh lebih menentukan.

Pertama, soal jaminan posisi dan waktu. Dalam situasi normal, tekanan publik yang sedemikian hebat bisa berujung pada evaluasi bahkan pencopotan. Kenyataannya, tekanan itu belum juga membuahkan tindakan struktural apa pun. Ini bisa dibaca sebagai indikasi kuat adanya perlindungan politik dari tingkat yang paling atas.

Perlindungan juga datang dari Komisi III DPR. Melalui delapan keputusan Rapat Kerja bersama Kapolri pada 26 Januari lalu, dan yang kemudian dikukuhkan dalam Sidang Paripurna keesokan harinya, posisinya semakin kuat. Sempurna sudah!

Kedua, ini soal penguatan peran dan kepercayaan. Dengan bersedia menjadi tameng, Kapolri menunjukkan loyalitas absolut pada arsitektur kekuasaan sang Presiden. Dan dalam dunia politik, loyalitas semacam ini biasanya dibalas dengan kepercayaan yang lebih besar. Kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk soal masa depan institusi Polri sendiri.

Ketiga, jaminan masa depan. Bagi pejabat setingkat Kapolri, kehidupan setelah lengser sama pentingnya dengan saat masih menjabat. Relasi baik dengan Presiden membuka pintu untuk perlindungan politik, atau setidaknya sebuah posisi lanjutan. Yang paling penting: jaminan bahwa proses transisi nanti tidak berubah jadi ajang "pembersihan", termasuk dari kemungkinan gugatan hukum atas berbagai kebijakan kontroversial selama ia memimpin.

Keempat dan ini penting perlindungan untuk institusi. Dengan memainkan peran kontroversial, Listyo Sigit sebenarnya sedang membantu memastikan satu hal: Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Itu keuntungan besar bagi institusi, dan tentu saja bagi figur yang karirnya sudah menyatu dengan arah lembaga tersebut.

Jadi, dalam kerangka pikir seperti ini, menjadi "korban" sama sekali bukan tindakan bodoh. Ini adalah peran yang dihitung dengan sangat matang. Reputasi di mata publik mungkin terkikis, tapi posisi politik di dalam istana justru bisa semakin aman. Kritik mengeras di luar, sementara jaminan justru mengalir dari dalam.

Pada akhirnya, serial tulisan ini cuma ingin menegaskan satu hal: polemik seputar Polri bukanlah drama spontan. Ini adalah bentuk manajemen konflik kekuasaan yang terencana. Ada yang ambil posisi aman, ada yang jadi penyangga, dan ada yang bersedia memikul beban demi menjaga keseimbangan secara keseluruhan. Dalam politik, sang korban tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, ia sedang menukar citra rusak dengan jaminan yang tak terlihat.

Dengan pembacaan seperti itu, peran Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai "penjahat" jadi lebih mudah dicerna. Bukan sebagai aktor tunggal yang nekat, melainkan sebagai bagian dari sebuah simbiosis kekuasaan yang dingin dan penuh perhitungan. Sudah paham, kan? []

Jakarta, 2 Februari 2026