Golkar Tolak Usulan Penghapusan Parliamentary Threshold, Sebut Kunci Penyelamat Pemerintahan

"Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia," jelasnya.

"Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana."

Tanpa penyederhanaan, bayang-bayang fragmentasi politik akan selalu menghantui. Imbasnya? Efektivitas pemerintahan bisa mandek, proses pengambilan keputusan penting menjadi lamban dan berbelit.

Soal komitmen, Sarmuji menyebut Golkar akan terus mengawal proses ini. Ia bilang, yang dipertaruhkan di sini bukan cuma kepentingan satu atau dua partai. Lebih dari itu, ini tentang masa depan tata kelola pemerintahan nasional kita.

"Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional," pungkas Sarmuji.

"Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis."