WALHI Soroti Ambisi Ekonomi 8 Persen: Alam Terus Dikorbankan

- Senin, 02 Februari 2026 | 11:50 WIB
WALHI Soroti Ambisi Ekonomi 8 Persen: Alam Terus Dikorbankan

Laporan WALHI: Krisis Ekologis Indonesia Sudah di Titik Akut

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kondisi alam kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, bisa dibilang parah. Tinjauan Lingkungan Hidup 2026 yang mereka luncurkan menyatakan Indonesia tengah berada dalam krisis ekologis yang akut dan menyeluruh. Intinya, hampir tak ada satu wilayah pun yang benar-benar luput dari ancaman kerusakan. Semua ini, kata mereka, adalah buah dari arah pembangunan yang dinilai sudah melenceng dari amanat konstitusi dan masih berkutat pada model ekonomi yang mengeruk sumber daya alam habis-habisan.

Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan di WALHI, menyoroti pemerintahan yang dianggap mengabaikan UUD 1945. Fokusnya cuma satu: mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Daya dukung lingkungan? Sepertinya bukan prioritas.

“Negara ini terobsesi pada angka PDB sebagai tolok ukur kemajuan. Sementara itu, kerusakan lingkungan cuma dianggap sebagai ‘biaya’ yang wajar dan tak terelakkan,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

“Ambisi itu dibayar mahal. Lihat saja utang pemerintah yang membengkak hingga Rp8.444,87 triliun di pertengahan 2024. Ini warisan beban fiskal dan ekologis untuk anak cucu kita nanti. Yang ironis, pertumbuhan tinggi itu tidak otomatis membuat rakyat sejahtera. Upah riil malah turun, dan jumlah penduduk rentan miskin justru bertambah,” tegasnya.

Di sisi lain, Uli Arta Siagian dari WALHI membeberkan paradoks yang memilikan soal hutan kita. Di satu sisi, hutan dibongkar untuk tambang, kebun, dan proyek pangan. Di sisi lain, ia diharapkan menjadi penyerap emisi utama. Penertiban kawasan hutan yang digaungkan pun dinilai bermasalah.

“Alih-alih memulihkan, yang terjadi adalah peralihan penguasaan. Dulu dikuasai swasta, kini beralih ke BUMN lewat Agrinas. Bahkan dalam penanganan korporasi penyebab banjir, tidak ada pemulihan yang nyata untuk hak rakyat dan lingkungan. Izin dicabut, tapi eksploitasi tetap jalan, mungkin cuma lewat perusahaan lain,” papar Uli.


Halaman:

Komentar