Nah, soal mekanisme, Gus Ipul menjelaskan bahwa semua data bersumber dari BNPB. Data itu lalu ditetapkan oleh kepala daerah dalam daftar nominatif by name by address (BNBA), dan tak lupa divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
kata dia.
Pendampingan ini jadi kunci. Tim dari Kemensos akan turun bersama pemerintah daerah, melibatkan banyak pihak seperti pendamping PKH, Tagana, Pelopor Perdamaian (Pordam), hingga Karang Taruna. Tujuannya jelas: memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat sekaligus memperkuat sistem pelaporan.
Gus Ipul juga menyebut angka yang tak kecil. Kebutuhan pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan menembus Rp2 triliun lebih. Anggaran ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan secara bertahap.
tambahnya.
Sementara fokus ke penanganan bencana, bansos reguler juga tetap jalan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako, dengan total anggaran Rp1,8 triliun lebih, tetap disalurkan. Basis datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran BPS.
Rakor penting itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat kunci. Di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala BPS Amalia Adininggar. Turut hadir pula perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari wilayah terdampak.
Artikel Terkait
THR dan TPP ASN Mulai Dicairkan, PPPK Dapat Tambahan Penghasilan
Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Meningkat, Tol MBZ Catat Lonjakan 19 Persen
Pemerintah Targetkan Impor Hanya Minyak Mentah, Kilang Dalam Negeri Digenjot
Gelombang Mudik Lebaran 2026 Mulai Deras di Pelabuhan Parepare