Di sisi lain, persoalan anggaran justru jadi tantangan serius. Nirwono membeberkan, subsidi untuk TransJakarta di APBD murni 2026 cuma disepakati Rp 3,7 triliun. Angka itu jauh lebih kecil dibanding realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp 4,1 triliun. Padahal, untuk mempertahankan kualitas layanan yang sama dengan tahun lalu, dibutuhkan dana sekitar Rp 4,8 triliun.
“Kalau anggarannya hanya Rp 3,7 triliun, maka ada dua pilihan,” katanya dengan nada prihatin. “Layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan.”
Nah, agar layanan tetap jalan sampai akhir tahun, Pemprov DKI punya rencana cadangan. Mereka berencana menambal kekurangan itu lewat APBD Perubahan yang akan dibahas nanti di pertengahan tahun. “Selisih anggaran sekitar Rp 1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan TransJakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” jelasnya.
Dengan begitu, untuk sementara warga Jakarta masih bisa bernapas lega. Tarif TransJakarta belum akan naik dari Rp 3.500 ke Rp 5.000 seperti yang sempat ramai dibicarakan.
Namun begitu, bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Kebijakan yang sedang digodok sekarang justru mengarah pada pengurangan subsidi. Ini imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah oleh pusat. Tapi tenang, semua masih sebatas kajian internal yang dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI. Belum ada keputusan final.
Artikel Terkait
Gunungan Sampah di Kramat Jati Diserbu 25 Truk, Warga Lega
Warga Sarinah Sambut JPO Baru, Tuntut Fasilitas Tak Sekadar Slogan
KPK Amankan Delapan Orang dalam OTT Dugaan Suap Pengurangan Pajak
Dasco Desak BPS: Data Kerusakan Pascabencana Harus Rampung dalam Satu Minggu