Prabowo di Reruntuhan: Saat Kunjungan Presiden Menjadi Penggerak Birokrasi

Di sisi lain, di tengah perdebatan panjang soal perlunya status darurat bencana nasional, langkah Prabowo ini juga mengirim pesan. Negara memilih untuk bertindak dulu, sambil tetap mengevaluasi kebijakan yang ada. Pendekatan semacam ini cukup relevan dalam krisis, di mana kecepatan seringkali lebih menentukan daripada berdebat soal prosedur. Tentu saja, semuanya harus tetap dalam bingkai akuntabilitas.

Ada juga dimensi empatik ketika seorang Presiden memilih menginap di lokasi bencana. Itu sah-sah saja. Tapi dalam perspektif kebijakan publik, empati baru bermakna bila ia diterjemahkan jadi keputusan konkret dan terukur. Empati yang diikuti komando jelas dan tindak lanjut lapangan, itulah yang membangun legitimasi tindakan negara.

Sekaligus, kehadiran ini menjadi cermin bagi tata kelola kebencanaan kita. Ketika intervensi pusat terbukti mempercepat segalanya, itu justru mengingatkan kita pada pekerjaan rumah yang besar: penguatan kapasitas pemerintah daerah. Respons terhadap bencana tidak boleh selalu bergantung pada momentum kedatangan pejabat dari Jakarta. Kehadiran Presiden harus dibaca sebagai teladan, sekaligus pengingat untuk perbaikan kelembagaan.

Memberi apresiasi itu penting, tentu saja. Tapi apresiasi yang sehat harus proporsional. Jangan sampai pujian yang berlebihan justru menutup ruang untuk evaluasi kritis. Pujian yang tepat sasaran justru membantu publik membedakan mana kepemimpinan yang benar-benar bekerja, dan mana yang sekadar narasi.

Pada akhirnya, semua ini baru awal. Kehadiran pemimpin di lokasi bencana hanyalah titik start bagi kerja negara, bukan garis finis. Nilainya akan diuji oleh konsistensi di hari-hari berikutnya. Apakah koordinasi yang sudah dibangun tetap solid? Apakah pemulihan berjalan sesuai rencana? Dan yang paling penting, apakah warga yang terdampak benar-benar merasakan perubahan seperti secercah harapan yang mulai terlihat di Aceh Tamiang?

Di situlah kepemimpinan sesungguhnya diuji. Bukan dihitung dari frekuensi kunjungan, tapi diukur dari sejauh mana kunjungan itu mampu menggerakkan seluruh mesin negara. Agar bekerja lebih efektif, lebih cepat, dan lebih berpihak pada mereka yang paling menderita.

Eki Baihaki.
Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan.