Prabowo di Tengah Lumpur: Solidaritas Nyata di Malam Tahun Baru

Di sisi lain, pemulihan pascabencana sejatinya adalah proses panjang. Ini bukan cuma soal membangun kembali rumah dan jalan yang rusak. Tapi juga kesempatan untuk membangun ketahanan di berbagai aspek sosial, ekonomi, infrastruktur agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman di masa depan. Proses ini, seperti digambarkan dalam berbagai literatur, menawarkan peluang untuk bangkit lebih kuat.

Harapan dan kepercayaan adalah modal sosial yang tak ternilai harganya pasca sebuah musibah. Peran pemimpin adalah untuk menumbuhkan dan menjaga kedua hal itu. Kepemimpinan yang empatik, yang didasari rasa percaya, terbukti bisa meningkatkan resiliensi atau daya tahan masyarakat. Mereka jadi yakin bahwa dukungan dan bantuan akan terus mengalir.

Lalu, bagaimana semua komitmen ini diwujudkan? Di lapangan, pemulihan memerlukan aksi nyata yang terkoordinasi: komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi atau biasa disebut 3K. Pembentukan Satgas Pemulihan Bencana oleh DPR RI di Sumatera dan Aceh adalah salah satu upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga. Kehadiran presiden untuk mengecek langsung pembangunan hunian sementara (huntara) juga bagian dari pengawalan proses ini.

Intinya, ini adalah upaya kolektif. Negara memberikan arahan dan legitimasi, sementara masyarakat adalah aktor utamanya. Kepemimpinan kolaboratif adalah kuncinya.

Oleh karena itu, komitmen yang sudah ditunjukkan di level tertinggi harus segera diterjemahkan menjadi aksi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Distribusi bantuan harus dipercepat, program pemulihan harus dipastikan terus jalan. Dengan sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat, pemulihan tidak akan berhenti pada rekonstruksi fisik belaka. Tapi yang lebih penting: membangun ketangguhan sosial sebagai fondasi untuk bangkit bersama, lebih kuat dari sebelumnya.

Muhamad Hidayat. Akademisi dan Relawan Kemanusiaan, Pakar Komunikasi Bencana dan Krisis.