Menteri PAN-RB: Pelayanan Publik yang Baik adalah Fondasi Keadilan

Di mata warga, pelayanan publik adalah cerminan langsung pemerintah. Cepat, adil, bersih, dan transparan? Kepercayaan pun tumbuh. Produktivitas ikut terdongkrak, dan daya saing bangsa makin kuat. Itulah esensi yang coba digarisbawahi.

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah Forum Group Discussion yang digelar Ombudsman RI, Selasa lalu. Menurutnya, memperbaiki kualitas layanan bukan cuma urusan administratif belaka.

"Ini soal fondasi. Fondasi untuk rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Rini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).

Jadi, apa yang diharapkan? Arahan Presiden jelas: birokrasi harus lebih cepat dan responsif. Koordinasi antarlembaga diperkuat, anggaran dipakai secara efektif, korupsi dicegah, dan disiplin ASN ditingkatkan. Teknologi, tentu saja, jadi pengungkit utama untuk percepatan ini.

Semua agenda itu, ujung-ujungnya cuma satu: pelayanan yang efisien, transparan, dan benar-benar sesuai kebutuhan orang banyak. Tapi untuk sampai ke sana, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Bukan sekadar jadi penerima pasif, melainkan pusat dari desain layanan itu sendiri. Paradigma layanan publik harus berpusat pada manusia, inklusif, dan ramah bagi kelompok rentan.

Nah, Kementerian PAN-RB mengaku punya beberapa saluran untuk mewujudkan partisipasi itu. Ada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk umpan balik, Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog, dan LAPOR SP4N yang jadi kanal pengaduan.

Di sisi lain, peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal dianggap krusial. Mandat mereka luas: mengawasi penyelenggaraan layanan, mediasi, ajudikasi, sampai menangani laporan dugaan maladministrasi.