Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB di Tengah Badai Geopolitik Global

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang, krisis kemanusiaan, dan otoritarianisme yang merajalela membuat panggung global terasa panas dan penuh ketidakpastian. Nah, di tengah turbulensi geopolitik inilah Indonesia justru terpilih memegang tampuk Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2025. Tantangannya? Luar biasa berat. Lembaga yang dirancang sebagai arena deliberasi hak asasi manusia itu kini harus berhadapan dengan fragmentasi dan tensi politik yang mencapai titik puncak.

Bayangkan saja konflik-konflik yang sedang berlangsung: perang di Gaza pascagenosida, krisis domestik Iran yang memanas, perang Yaman yang tak kunjung usai, plus konflik Ukraina-Rusia yang masih berdenyut. Belum lagi persaingan antar blok global yang semakin nyata dan kerap memengaruhi konsensus soal HAM. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM bukan sekadar urusan protokoler. Ini adalah ujian nyata bagi kapasitas diplomasi kita di panggung paling bergengsi sekaligus paling berliku.

Modal yang Dibawa Indonesia

Terpilihnya Indonesia sebenarnya bukan kejutan. Ada modal yang selama ini kita bawa. Pertama, rekam jejak diplomasi multilateral kita cukup panjang. Dari era Bung Karno sampai sekarang, Indonesia sering dilihat sebagai middle power yang bisa menjembatani kepentingan negara Utara dan Selatan. Aktif di Gerakan Non-Blok, G20, OKI, dan berbagai forum lain membuat kita dihormati banyak pihak.

Kedua, reputasi kita sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Ini posisi unik. Kita sering dipandang sebagai alternatif naratif, berada di tengah-tengah antara model HAM liberal ala Barat dan model partikularistik dari kawasan lain.

Di sisi lain, konsistensi Indonesia dalam isu Palestina dan Gaza memberikan resonansi tersendiri. Suara kita di Dewan HAM punya bobot di dunia Muslim, memberi legitimasi tambahan saat membahas pelanggaran kemanusiaan di tanah Palestina.

Belum lagi pengalaman teknis. Indonesia sudah tiga kali jadi anggota Dewan HAM, pernah memimpin Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR), dan aktif merumuskan norma-norma baru. Jadi, pemilihan ini lebih dari sekadar giliran administratif. Ini ekspresi kepercayaan internasional bahwa Indonesia diharapkan bisa jadi penyeimbang.

Badai di Timur Tengah: Ujian Pertama yang Berat

Konflik di Timur Tengah, jujur saja, adalah ujian paling langsung bagi kepemimpinan kita. Kawasan itu lagi-lagi memasuki fase tidak stabil. Setidaknya ada empat gejolak besar yang bakal menyita perhatian Dewan HAM.

Krisis dalam negeri Iran, misalnya. Demonstrasi besar-besaran sejak akhir 2025 menuntut reformasi, direspons dengan tindakan keras aparat yang memakan ribuan korban. Situasi ini melemahkan Iran dan berpotensi memicu instabilitas yang menjalar ke kawasan.

Lalu ada ketegangan Iran-Israel yang makin intens. Serangan balas-balasan, operasi intelijen, dan perang proksi melalui kelompok seperti Hizbullah dan Houthi memperburuk keamanan regional. Bahkan lalu lintas kapal dagang di Laut Merah ikut terganggu.

Yang paling menyita perhatian tentu situasi Gaza pascaperang. Operasi militer Israel yang berkepanjangan meninggalkan krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah Palestina modern. Rekonstruksi mandek, perundingan macet, dan risiko eskalasi tetap tinggi. Dewan HAM adalah salah satu forum utama membahas ini, dan sebagai presiden, Indonesia memegang peran yang amat strategis sekaligus rentan.

Ditambah lagi dengan fragmentasi politik Yaman dan persaingan pengaruh antara Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pola konfliknya jadi makin rumit, sulit dikelola mekanisme perdamaian biasa.

Semua dinamika ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sungguh menantang. Memimpin forum HAM global saat Timur Tengah bergejolak membutuhkan objektivitas, responsivitas, dan konsistensi pada prinsip bebas-aktif yang tidak mudah dijalankan.