Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB di Tengah Badai Geopolitik Global

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang, krisis kemanusiaan, dan otoritarianisme yang merajalela membuat panggung global terasa panas dan penuh ketidakpastian. Nah, di tengah turbulensi geopolitik inilah Indonesia justru terpilih memegang tampuk Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2025. Tantangannya? Luar biasa berat. Lembaga yang dirancang sebagai arena deliberasi hak asasi manusia itu kini harus berhadapan dengan fragmentasi dan tensi politik yang mencapai titik puncak.

Bayangkan saja konflik-konflik yang sedang berlangsung: perang di Gaza pascagenosida, krisis domestik Iran yang memanas, perang Yaman yang tak kunjung usai, plus konflik Ukraina-Rusia yang masih berdenyut. Belum lagi persaingan antar blok global yang semakin nyata dan kerap memengaruhi konsensus soal HAM. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM bukan sekadar urusan protokoler. Ini adalah ujian nyata bagi kapasitas diplomasi kita di panggung paling bergengsi sekaligus paling berliku.

Modal yang Dibawa Indonesia

Terpilihnya Indonesia sebenarnya bukan kejutan. Ada modal yang selama ini kita bawa. Pertama, rekam jejak diplomasi multilateral kita cukup panjang. Dari era Bung Karno sampai sekarang, Indonesia sering dilihat sebagai middle power yang bisa menjembatani kepentingan negara Utara dan Selatan. Aktif di Gerakan Non-Blok, G20, OKI, dan berbagai forum lain membuat kita dihormati banyak pihak.

Kedua, reputasi kita sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Ini posisi unik. Kita sering dipandang sebagai alternatif naratif, berada di tengah-tengah antara model HAM liberal ala Barat dan model partikularistik dari kawasan lain.

Di sisi lain, konsistensi Indonesia dalam isu Palestina dan Gaza memberikan resonansi tersendiri. Suara kita di Dewan HAM punya bobot di dunia Muslim, memberi legitimasi tambahan saat membahas pelanggaran kemanusiaan di tanah Palestina.

Belum lagi pengalaman teknis. Indonesia sudah tiga kali jadi anggota Dewan HAM, pernah memimpin Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR), dan aktif merumuskan norma-norma baru. Jadi, pemilihan ini lebih dari sekadar giliran administratif. Ini ekspresi kepercayaan internasional bahwa Indonesia diharapkan bisa jadi penyeimbang.

Badai di Timur Tengah: Ujian Pertama yang Berat

Konflik di Timur Tengah, jujur saja, adalah ujian paling langsung bagi kepemimpinan kita. Kawasan itu lagi-lagi memasuki fase tidak stabil. Setidaknya ada empat gejolak besar yang bakal menyita perhatian Dewan HAM.

Krisis dalam negeri Iran, misalnya. Demonstrasi besar-besaran sejak akhir 2025 menuntut reformasi, direspons dengan tindakan keras aparat yang memakan ribuan korban. Situasi ini melemahkan Iran dan berpotensi memicu instabilitas yang menjalar ke kawasan.

Lalu ada ketegangan Iran-Israel yang makin intens. Serangan balas-balasan, operasi intelijen, dan perang proksi melalui kelompok seperti Hizbullah dan Houthi memperburuk keamanan regional. Bahkan lalu lintas kapal dagang di Laut Merah ikut terganggu.

Yang paling menyita perhatian tentu situasi Gaza pascaperang. Operasi militer Israel yang berkepanjangan meninggalkan krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah Palestina modern. Rekonstruksi mandek, perundingan macet, dan risiko eskalasi tetap tinggi. Dewan HAM adalah salah satu forum utama membahas ini, dan sebagai presiden, Indonesia memegang peran yang amat strategis sekaligus rentan.

Ditambah lagi dengan fragmentasi politik Yaman dan persaingan pengaruh antara Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pola konfliknya jadi makin rumit, sulit dikelola mekanisme perdamaian biasa.

Semua dinamika ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sungguh menantang. Memimpin forum HAM global saat Timur Tengah bergejolak membutuhkan objektivitas, responsivitas, dan konsistensi pada prinsip bebas-aktif yang tidak mudah dijalankan.

Tantangan Besar di Depan Mata

Polarisasi geopolitik global saat ini mungkin yang paling tajam dalam dua dekade terakhir. Dan Indonesia harus menavigasinya. Setidaknya ada tiga tantangan utama.

Pertama, jurang antara Blok Barat dan Global South. Isu Gaza, Suriah, Myanmar, Iran, dan Ukraina selalu memicu perpecahan. Negara-negara Barat biasanya mendorong kritik keras, sementara Global South menuntut konsistensi terutama soal pelanggaran HAM oleh negara kuat. Indonesia harus pintar mencari jalan tengah tanpa kehilangan kredibilitas.

Ketiga, persaingan AS-Tiongkok yang merambah ke arena HAM. Keduanya kerap saling serang di Dewan HAM. AS angkat isu Uighur, Tiongkok balas kritik soal rasisme struktural di Barat. Indonesia yang punya hubungan baik dengan kedua raksasa ini harus ekstra hati-hati.

Jelas, jadi Presiden Dewan HAM bukan cuma soal mengatur agenda rapat. Ini arena politik tingkat tinggi yang menuntut kecermatan, ketegasan, dan kematangan berdiplomasi.

Prioritas dan Peluang

Lalu, apa yang hendak diusung Indonesia? Beberapa prioritas sudah terlihat. Hak atas pembangunan (Right to Development) jadi salah satunya. Indonesia ingin menyeimbangkan perspektif HAM, bahwa hak ekonomi-sosial-budaya dan pembangunan adalah bagian integral dari pemajuan HAM. Pendekatan ini banyak disambut negara-negara Global South yang selama ini merasa HAM terlalu fokus pada isu kebebasan sipil semata.

Isu Gaza dan Palestina, tentu saja, tak bisa dihindari. Dengan komitmen konstitusional yang kita punya, Indonesia punya kepentingan untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi panggung untuk investigasi pelanggaran berat, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas.

Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) juga akan diperkuat. Mekanisme evaluasi berkala untuk semua negara ini harus tetap objektif dan inklusif, serta rekomendasinya harus diimplementasikan dengan lebih serius.

Di sisi lain, posisi ini membuka peluang besar. Indonesia bisa memperkuat reputasi sebagai norm entrepreneur, mempromosikan paradigma HAM yang kontekstual dan inklusif. Posisi di dunia Muslim dan Global South juga bisa semakin kuat, terutama dengan kepemimpinan dalam isu kemanusiaan seperti Gaza.

Yang tidak kalah penting, ini jadi momentum untuk transformasi diplomasi HAM Indonesia sendiri. Dengan memimpin dunia, kita juga dituntut meningkatkan standar dan penanganan isu HAM di dalam negeri.

Jadi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini lebih dari sekadar penghargaan. Ini tanggung jawab besar di tengah polarisasi global. Keberhasilan Indonesia akan diukur dari kemampuannya mengelola perpecahan, menjaga objektivitas, dan memajukan pendekatan HAM yang berimbang. Di dunia yang semakin terpecah, kepemimpinan kita adalah bukti bahwa diplomasi yang independen, moderat, dan inklusif bukanlah hal usang. Justru sangat dibutuhkan.

Aji Cahyono. Lulusan Magister Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lamongan Masa Juang 2025 - 2030; Founder Indonesian Coexistence.