Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB di Tengah Badai Geopolitik Global

Tantangan Besar di Depan Mata

Polarisasi geopolitik global saat ini mungkin yang paling tajam dalam dua dekade terakhir. Dan Indonesia harus menavigasinya. Setidaknya ada tiga tantangan utama.

Pertama, jurang antara Blok Barat dan Global South. Isu Gaza, Suriah, Myanmar, Iran, dan Ukraina selalu memicu perpecahan. Negara-negara Barat biasanya mendorong kritik keras, sementara Global South menuntut konsistensi terutama soal pelanggaran HAM oleh negara kuat. Indonesia harus pintar mencari jalan tengah tanpa kehilangan kredibilitas.

Ketiga, persaingan AS-Tiongkok yang merambah ke arena HAM. Keduanya kerap saling serang di Dewan HAM. AS angkat isu Uighur, Tiongkok balas kritik soal rasisme struktural di Barat. Indonesia yang punya hubungan baik dengan kedua raksasa ini harus ekstra hati-hati.

Jelas, jadi Presiden Dewan HAM bukan cuma soal mengatur agenda rapat. Ini arena politik tingkat tinggi yang menuntut kecermatan, ketegasan, dan kematangan berdiplomasi.

Prioritas dan Peluang

Lalu, apa yang hendak diusung Indonesia? Beberapa prioritas sudah terlihat. Hak atas pembangunan (Right to Development) jadi salah satunya. Indonesia ingin menyeimbangkan perspektif HAM, bahwa hak ekonomi-sosial-budaya dan pembangunan adalah bagian integral dari pemajuan HAM. Pendekatan ini banyak disambut negara-negara Global South yang selama ini merasa HAM terlalu fokus pada isu kebebasan sipil semata.

Isu Gaza dan Palestina, tentu saja, tak bisa dihindari. Dengan komitmen konstitusional yang kita punya, Indonesia punya kepentingan untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi panggung untuk investigasi pelanggaran berat, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas.

Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) juga akan diperkuat. Mekanisme evaluasi berkala untuk semua negara ini harus tetap objektif dan inklusif, serta rekomendasinya harus diimplementasikan dengan lebih serius.

Di sisi lain, posisi ini membuka peluang besar. Indonesia bisa memperkuat reputasi sebagai norm entrepreneur, mempromosikan paradigma HAM yang kontekstual dan inklusif. Posisi di dunia Muslim dan Global South juga bisa semakin kuat, terutama dengan kepemimpinan dalam isu kemanusiaan seperti Gaza.

Yang tidak kalah penting, ini jadi momentum untuk transformasi diplomasi HAM Indonesia sendiri. Dengan memimpin dunia, kita juga dituntut meningkatkan standar dan penanganan isu HAM di dalam negeri.

Jadi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini lebih dari sekadar penghargaan. Ini tanggung jawab besar di tengah polarisasi global. Keberhasilan Indonesia akan diukur dari kemampuannya mengelola perpecahan, menjaga objektivitas, dan memajukan pendekatan HAM yang berimbang. Di dunia yang semakin terpecah, kepemimpinan kita adalah bukti bahwa diplomasi yang independen, moderat, dan inklusif bukanlah hal usang. Justru sangat dibutuhkan.

Aji Cahyono. Lulusan Magister Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lamongan Masa Juang 2025 - 2030; Founder Indonesian Coexistence.