Otonomi Kurdi Suriah di Ujung Tanduk: Damaskus Kembali Perluas Kendali

Dinamika konflik di Suriah kembali memfokuskan perhatian pada komunitas Kurdi. Kali ini, pemicunya adalah langkah pemerintah Damaskus yang mulai memperluas kendali ke wilayah timur laut kawasan yang bertahun-tahun jadi kantong kekuasaan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Perubahan peta kekuasaan ini, mau tak mau, menempatkan warga Kurdi pada posisi yang sangat rapuh. Otonomi de facto yang mereka bangun dengan susah payah di tengah kobaran perang saudara, kini terasa goyah.

Siapa Sebenarnya Etnis Kurdi?

Mereka sering disebut sebagai kelompok etnis terbesar di dunia yang tak punya negara. Populasinya tersebar, terpencar di empat negara: Turki, Irak, Iran, dan tentu saja, Suriah. Di Suriah sendiri, mereka adalah minoritas terbesar. Angkanya sekitar 5 sampai 10 persen dari total penduduk, dengan konsentrasi di wilayah seperti Afrin, Kobani, dan Jazira. Bahasa Kurdi, khususnya dialek Kurmanji, jadi bahasa ibu, dan mayoritas menganut Islam Sunni.

Namun begitu, sejarah modern Suriah bagi mereka adalah cerita panjang tentang marginalisasi. Hak-hak dasar dibatasi, penggunaan bahasa dikekang, bahkan status kewarganegaraan bisa dicabut begitu saja. Perang saudara yang meledak kemudian justru mengubah segalanya. Saat otoritas negara melemah di utara, komunitas Kurdi mengambil inisiatif. Mereka membentuk struktur pemerintahan dan pertahanan sendiri. Dari sanalah SDF lahir sebuah koalisi milisi yang dipimpin Kurdi dan kelak menjadi ujung tombak Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS.

“SDF menjadi mitra paling efektif dalam perang melawan ISIS di Suriah,”

Begitu laporan Reuters mencatat, merujuk pada era pertengahan 2010-an. Dukungan AS itu memang membawa konsekuensi. Wilayah kekuasaan Kurdi meluas signifikan di timur laut, dan mereka pun mengelola pemerintahan lokal secara mandiri. Tapi kedekatan dengan Washington ibarat pedang bermata dua. Di mata Damaskus dan Ankara, SDF dianggap ancaman serius bagi kedaulatan. Dan ketika dukungan internasional mulai goyah, posisi Kurdi pun kembali terdesak.

Otonomi, Integrasi, dan Jalan Berliku ke Depan

Lantas, apa sebenarnya yang diinginkan orang Kurdi? Apakah mereka ingin memisahkan diri? Pertanyaan ini selalu mengemuka. Ternyata, mayoritas pemimpin mereka menyatakan tujuan utama bukanlah kemerdekaan penuh. Yang mereka tuntut adalah otonomi pengakuan atas hak budaya, politik, dan administratif dalam bingkai Suriah yang tetap utuh.

“Kami tidak menuntut pemisahan. Yang kami inginkan adalah pengakuan hak dan pemerintahan lokal dalam Suriah yang bersatu,”

Begitu penegasan seorang pejabat SDF kepada AP News. Permintaan itu bukan isapan jempol belaka. Ada langkah nyata. Pada 16 Januari 2026 lalu, pemerintah Suriah mengeluarkan dekret penting: mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional dan mengembalikan kewarganegaraan ribuan warga Kurdi yang sebelumnya dihapus. Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintahan Ahmed al-Sharaa untuk menyatukan negara, pasca tumbangnya Bashar al-Assad di akhir 2024.

Di sisi lain, pasca gencatan senjata terbaru, Damaskus mulai bergerak. Wilayah-wilayah strategis seperti Raqqa dan Aleppo yang dulu dikelola SDF, pelan-pelan diambil alih. Pemerintah mendorong integrasi pasukan Kurdi ke dalam institusi negara. Bagi banyak pengamat, langkah ini jelas beraroma upaya untuk mengikis otonomi yang telah terbentuk.

Suara kekhawatiran pun terdengar dari akar rumput.

“Kami berharap integrasi dilakukan secara adil dan tidak menghapus hak-hak yang telah diperjuangkan masyarakat Kurdi,”

Kata seorang warga Kurdi di Qamishli, seperti dilaporkan The Guardian. Memang, pertempuran besar sudah mereda. Tapi ketegangan belum benar-benar hilang. Di hadapan komunitas Kurdi Suriah kini terbentang pilihan yang tak mudah: menerima integrasi dengan risiko kehilangan kemandirian, atau bersikukuh menuntut otonomi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Perjuangan mereka sekarang bukan lagi sekadar angkat senjata. Ini soal identitas, pengakuan, dan mencari tempat yang layak dalam peta Suriah pascaperang.