Otonomi Kurdi Suriah di Ujung Tanduk: Damaskus Kembali Perluas Kendali

Lantas, apa sebenarnya yang diinginkan orang Kurdi? Apakah mereka ingin memisahkan diri? Pertanyaan ini selalu mengemuka. Ternyata, mayoritas pemimpin mereka menyatakan tujuan utama bukanlah kemerdekaan penuh. Yang mereka tuntut adalah otonomi pengakuan atas hak budaya, politik, dan administratif dalam bingkai Suriah yang tetap utuh.

Begitu penegasan seorang pejabat SDF kepada AP News. Permintaan itu bukan isapan jempol belaka. Ada langkah nyata. Pada 16 Januari 2026 lalu, pemerintah Suriah mengeluarkan dekret penting: mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional dan mengembalikan kewarganegaraan ribuan warga Kurdi yang sebelumnya dihapus. Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintahan Ahmed al-Sharaa untuk menyatukan negara, pasca tumbangnya Bashar al-Assad di akhir 2024.

Di sisi lain, pasca gencatan senjata terbaru, Damaskus mulai bergerak. Wilayah-wilayah strategis seperti Raqqa dan Aleppo yang dulu dikelola SDF, pelan-pelan diambil alih. Pemerintah mendorong integrasi pasukan Kurdi ke dalam institusi negara. Bagi banyak pengamat, langkah ini jelas beraroma upaya untuk mengikis otonomi yang telah terbentuk.

Suara kekhawatiran pun terdengar dari akar rumput.

Kata seorang warga Kurdi di Qamishli, seperti dilaporkan The Guardian. Memang, pertempuran besar sudah mereda. Tapi ketegangan belum benar-benar hilang. Di hadapan komunitas Kurdi Suriah kini terbentang pilihan yang tak mudah: menerima integrasi dengan risiko kehilangan kemandirian, atau bersikukuh menuntut otonomi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Perjuangan mereka sekarang bukan lagi sekadar angkat senjata. Ini soal identitas, pengakuan, dan mencari tempat yang layak dalam peta Suriah pascaperang.