Yang juga patut dicatat, di bawah komandonya, Kejagung telah menyerahkan aset-aset strategis hasil tindak pidana. Enam smelter dari kasus korupsi timah, misalnya, kini tak lagi mangkrak. Langkah ini seolah menegaskan bahwa penegakan hukum dan pembangunan nasional bisa berjalan beriringan.
Memang, yang dilakukannya ini bukan hal kecil. Paradigma lama seolah dibalik: hukum bukan lagi sekadar urusan menghukum, tapi juga bagaimana ia bisa mendorong kesejahteraan publik.
Melalui detikcom Awards 2025, berbagai bidang lain turut diapresiasi. Mulai dari inovasi birokrasi, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, hingga kontribusi sosial dan lingkungan. Semuanya punya benang merah yang sama: merajut Indonesia yang lebih gemilang.
Inilah daftar lengkap nomenklatur penghargaannya:
- Anugerah Inovasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- Anugerah Ekonomi Kerakyatan
- Anugerah Inklusi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Digital
- Anugerah Kontribusi Sosial, Budaya, & Perlindungan Masyarakat
- Anugerah Lingkungan, Energi, & Ketahanan Pangan
- Anugerah Pembangunan Politik, Hukum, & Demokrasi
- Anugerah Pertumbuhan Ekonomi & Ekosistem Digital
- Anugerah Kontribusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anugerah Lingkungan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan
- Anugerah Inovasi Bisnis, Teknologi, dan Layanan Konsumen
Artikel Terkait
Mantan Dirjen Pajak Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Manipulasi Pajak Perusahaan
Survei Baintelkam: Layanan SKCK Full Digital Cetak Kepuasan Masyarakat
Kisah Pilu di Balik Penghentian Pencarian Korban Longsor Banjarnegara
Kasus Propam Sumut Berlanjut, Kombes Julihan Diperiksa di Mabes