Pertama, kota Gudeg ini punya reputasi kuat sebagai pusat pendidikan dan budaya. Menurut Budi, hal itu selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang masuk melalui jalur pencegahan dan pendidikan. "Yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya," jelasnya.
Alasan lainnya, Jogja dinilai punya tata kelola pemerintahan yang cukup bagus. KPK berharap ini bisa menginspirasi daerah lain untuk membangun pemerintahan yang bersih. "Harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement," katanya.
Selain itu, Jogja bukanlah tempat asing bagi KPK. Daerah ini pernah jadi pilot project untuk program desa antikorupsi. Program itu kini malah sudah berkembang dan ada di setiap provinsi se-Indonesia. Bahkan sekarang sudah merambah ke level kota dan kabupaten antikorupsi.
Jadi, meski lokasinya berubah, semangatnya tetap sama: memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Artikel Terkait
Obligasi Daerah: Wacana 25 Tahun yang Menanti Payung Hukum
Prabowo Gerak Cepat, Audit Medis Digelar Usai Ibu dan Bayi Tewas Ditolak Empat RS di Jayapura
Kerangka Diduga Alvaro Tiba di RS Polri, Tim Forensik Segera Ambil Sampel DNA
Ayah Tiri Tersangka Tewaskan Alvaro, Jenazah Disimpan di Garasi Tiga Hari