Pernyataan Megawati Soal Gelar Pahlawan Soeharto Dinilai Emosional

Aktivis Papua, Charles Kossay, menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan sebuah luapan emosional. Dia menyebut emosi tersebut berpotensi membuka kembali luka lama politik bangsa Indonesia.

Menurut Charles, komentar dari Megawati itu kurang tepat jika dijadikan dasar untuk menilai kelayakan seseorang memperoleh gelar pahlawan nasional.

"Pernyataan Bu Mega sebagai tokoh yang kita teladani terkesan emosional dan tidak bijak. Jika setiap peristiwa masa lalu dijadikan ukuran, maka bangsa ini akan mengalami kemunduran. Bukan mengambil pelajaran, tetapi justru memperpanjang dendam antarkelompok," kata Charles dalam keterangannya.

Politik Harus Dibangun Atas Dasar Ide, Bukan Dendam

Charles Kossay mengingatkan bahwa politik yang diwariskan kepada generasi muda seharusnya dibangun atas dasar ide dan perjuangan, bukan atas dasar iri hati atau luka masa lalu.

Dia menilai, meskipun kisah sulitnya pemakaman Presiden Soekarno memang menyentuh hati, hal itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menolak jasa kepemimpinan nasional Soeharto secara keseluruhan.

"Perlu berjiwa besar untuk mengakui perjuangan Soeharto selama memimpin Indonesia. Selama 32 tahun kepemimpinannya, banyak infrastruktur dibangun, ekonomi tumbuh, dan pendidikan berkembang. Catatan jasa itu tidak bisa dihapus hanya karena luka pribadi," tegasnya.

Peran Krusial Soeharto dalam Integrasi Papua ke NKRI

Lebih lanjut, Charles Kossay juga menyoroti peran besar Soeharto dalam sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, keberhasilan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 tidak terlepas dari peran dan keberanian Soeharto dalam menjaga keutuhan Indonesia.

"Proses Pepera tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saat itu kondisi Papua sangat sulit diakses, terutama di wilayah seperti Wamena. Namun berkat perjuangan dan kepemimpinan Bapak Soeharto, Irian Jaya, yang kini Papua bisa bergabung dengan NKRI," tutur Charles.

Penegasan Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Atas dasar pertimbangan tersebut, Charles Kossay menegaskan tidak ada alasan bagi negara untuk ragu memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Kita harus mengakui bahwa yang mengindonesiakan Irian Jaya adalah Presiden Soeharto. Karena itu, negara seharusnya tidak perlu ragu memberikan gelar pahlawan kepada beliau," pungkas Charles.

Dia menambahkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa saat ini jauh lebih penting di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Yang dibutuhkan sekarang adalah kedewasaan politik, bukan dendam politik, untuk menjaga kedamaian dari Aceh hingga Papua.