Panglima TNI Ambil Alih Langsung Posisi Kabais di Tengah Kasus Penyegelan Aktivis

JAKARTA – Di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (25/3/2026) lalu, terjadi peristiwa yang menarik perhatian banyak kalangan. Letjen TNI Yudi Abrimantyo menyerahkan tongkat komando sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) langsung ke tangan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Momen serah terima jabatan penting ini terjadi bukan dalam suasana biasa, melainkan di tengah gemuruh pemberitaan soal dugaan keterlibatan personel Bais dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus.

Bagi pengamat militer Selamat Ginting dari Universitas Nasional (Unas), langkah ini punya makna yang dalam. Ia melihatnya sebagai ujian berat bagi TNI.

"Ini sinyal TNI sedang menghadapi ujian serius," ujarnya, Kamis (26/3).

Menurut Ginting, persoalannya bukan cuma soal disiplin internal semata. Lebih dari itu, ini menyangkut legitimasi institusi di mata publik. Reputasi sedang dipertaruhkan.

Dari kacamata militer, pola yang ditunjukkan terbilang klasik. Ketika krisis menghantam organisasi bersenjata, sentralisasi kendali sering jadi pilihan utama untuk stabilisasi yang cepat. Dengan mengambil alih kendali langsung, Panglima TNI seolah ingin memastikan segala sesuatu bisa dikendalikan dari pusat. Dalam tubuh militer, apalagi di satuan strategis seperti Bais, pelanggaran oleh seorang personel hampir tak pernah dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri. Imbasnya bisa merambat ke mana-mana: mengganggu rantai komando, memecah kohesi satuan, bahkan membahayakan keamanan informasi.

Di sisi lain, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya "sterilisasi organisasi". Intinya, membersihkan potensi sisa-sisa konflik di dalam tubuh Bais agar fungsi intelijen strategis tetap jalan tanpa hambatan. Namun begitu, semua jalan ini tampaknya akan bermuara pada satu tempat: peradilan militer.

"Di sinilah TNI benar-benar diuji," tegas Ginting.

Mata publik akan tertuju pada proses hukum yang berjalan. Apakah transparan? Apakah pelaku dihukum setimpal? Pertanyaan yang lebih keras mungkin akan muncul: apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi, jika memang ada?

"Jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil," tuturnya lagi.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Aulia Dwi Nasrullah telah mengonfirmasi peristiwa penyerahan jabatan tersebut.

"Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," kata Aulia di Cilangkap.

Jadi, sekarang bola ada di pihak TNI. Langkah awal sudah diambil dengan penyerahan jabatan. Tapi ujian sesungguhnya baru akan dimulai di ruang pengadilan nanti. Semua menunggu, bagaimana institusi ini menyelesaikan ujian yang menguji integritas dan kredibilitasnya di hadapan publik.