Sengketa Lahan Tanjung Bunga: Jusuf Kalla Tuduh Lippo Group Lakukan Rekayasa dan Permainan

Pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), menyatakan kekesalannya terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan yang telah dibeli perusahaannya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. JK menegaskan bahwa lahan seluas 16,4 hektare tersebut telah dimiliki oleh Hadji Kalla sejak 30 tahun yang lalu.

"Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya," tegas Jusuf Kalla di Kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (5/11/2025). Pernyataan ini menegaskan klaim kepemilikan lama perusahaannya jauh sebelum para pengembang properti besar masuk ke wilayah tersebut.

JK Bantah Hubungan Hukum dengan PT GMTD Tbk

Mantan Wakil Presiden RI itu dengan tegas menyatakan bahwa perusahaannya tidak memiliki urusan hukum dengan PT GMTD Tbk, yang dikabarkan memenangkan sengketa kepemilikan lahan. Menurut penjelasan JK, gugatan yang diajukan oleh GMTD justru ditujukan kepada seorang penjual ikan, bukan kepada PT Hadji Kalla.

“Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut itu, siapa namanya? Itu penjual ikan kan? Iya, penjual ikan. Masa’ penjual ikan punya tanah seluas ini,” ujar JK sembari mempertanyakan logika klaim tersebut.

Jusuf Kalla Tuding Lippo Group Dalangi Rekayasa Lahan

JK menduga kuat adanya rekayasa kepemilikan lahan yang melibatkan pihak tertentu. Ia secara spesifik menuding Lippo Group atau Lippo Karawaci, yang merupakan induk usaha dari PT GMTD, berada di balik praktik ini.

“Jadi itu kebohongan dan rekayasa [kepemilikan], itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas JK dengan nada peringatan.

Peringatan JK Soal Praktik Mafia Tanah

JK mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai dugaan praktik mafia tanah semacam ini, karena dapat sangat merugikan. Ia menegaskan bahwa PT Hadji Kalla akan melawan setiap upaya ketidakadilan yang terjadi.

“Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, JK juga mengingatkan lembaga peradilan untuk bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh permainan hukum. “Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, tidak kebenaran. Dan jangan juga, aparat pengadilan itu berlaku adillah dukung kebenaranlah, jangan dimainin,” pungkasnya.