Wakil Bupati Pidie Jaya Diduga Aniaya Kepala SPPG di Trienggadeng

PIDIE JAYA - Sebuah insiden penganiayaan diduga melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Muhammad Reza. Kejadian ini terjadi pada Kamis (30/10) saat inspeksi mendadak di lokasi.

Kronologi Penganiayaan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya

Insiden bermula dari kunjungan kerja Wakil Bupati Hasan Basri ke SPPG Desa Sagoe tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan yang seharusnya bersifat pembinaan justru berujung pada bentakan, ancaman, dan pemukulan terhadap Muhammad Reza di hadapan para petugas. Situasi mereda setelah asisten pribadi wakil bupati melerai kejadian tersebut.

Laporan Hukum dan Respons Bupati Pidie Jaya

Pasca kejadian, korban bersama relawan dan koordinator wilayah melaporkan insiden ini kepada Bupati Pidie Jaya. Pihak bupati menyarankan penempuhan jalur hukum jika tidak menerima perlakuan yang dialami.

Badan Gizi Nasional Kecam Kekerasan Terhadap Petugas MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan pada pelaksana Program MBG. BGN telah melaporkan tindakan ini kepada pihak berwenang dan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi petugas lapangan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menambahkan bahwa tim pemantauan telah dikerahkan untuk mendampingi korban dan memastikan proses hukum berjalan tepat. BGN memastikan kegiatan MBG di Desa Sagoe tetap berjalan normal dengan dukungan penuh pemerintah.

Proses Hukum oleh Polres Pidie Jaya

Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengonfirmasi penerimaan laporan dugaan penganiayaan pada Jumat (31/10). Terlapor berinisial HB (Hasan Basri) yang menjabat Wakil Bupati Pidie Jaya, dilaporkan dengan Pasal 351 KUHP.

Penyidik Satreskrim Polres Pidie Jaya saat ini mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan awal. Polisi menjamin proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai prosedur hukum berlaku.