Taiwan Absen dari Pertemuan WTO di Kamerun Akibat Sengketa Penamaan dalam Dokumen Visa

Untuk pertama kalinya, Taiwan memutuskan absen dari pertemuan puncak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Kamerun. Penyebabnya? Masalah seputar dokumen visa yang dianggap merendahkan martabat nasional mereka.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri setempat, mereka telah melayangkan protes keras kepada pemerintah Kamerun. Pasalnya, dalam dokumen visa yang dikeluarkan untuk delegasi Taiwan, tertulis sebutan "Taiwan, Provinsi China". Padahal, pertemuan itu sendiri dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 29 Maret mendatang.

Memang, Kamerun kemudian memberikan pembebasan visa. Tapi masalahnya tak berhenti di situ. Dokumen yang diberikan ternyata bermasalah. Nama-nama dalam bahasa Inggris ada yang salah eja, bahkan hampir semua delegasi teridentifikasi sebagai perempuan. Fakta ini, ditambah dengan penolakan Kamerun untuk mengoreksi sebutan wilayah, membuat Taiwan menilai negara Afrika Tengah itu "tidak punya niat tulus menyelesaikan masalah".

"Mengingat anggota delegasi kami mungkin akan menghadapi kendala masuk dengan dokumen yang penuh kesalahan, dan untuk menjunjung martabat nasional, kami terpaksa tidak hadir," begitu bunyi pernyataan resmi kementerian.

Di sisi lain, tekanan dari Beijing selalu menjadi bayang-bayang dalam setiap forum internasional. China secara konsisten mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka punya cara sendiri untuk mendorong pulau yang berpemerintahan sendiri itu keluar dari panggung dunia: memblokir akses, menghambat partisipasi, dan menolak keras penggunaan nama "Taiwan" atau "Republik China".

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Taiwan kembali menegaskan posisi mereka. "Negara kami bergabung dengan WTO sebagai 'wilayah bea cukai terpisah'. Hak kami untuk berpartisipasi setara dan tidak boleh dilanggar," tegas mereka.

Jadi, inilah hasilnya. Sebuah forum penting terlewatkan bukan karena substansi, melainkan karena perang simbol dan dokumen. Dan sekali lagi, politik memengaruhi jalannya diplomasi perdagangan global.