Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: 5 Pencapaian dan Tantangan

Pengamat politik Adi Prayitno memberikan evaluasi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap pada 20 Oktober 2025. Dalam analisisnya, Adi menyoroti lima pencapaian utama yang menonjol beserta catatan penting yang perlu perhatian serius.

Konsolidasi Politik yang Luas

Poin pertama yang disoroti adalah konsolidasi politik yang disebut "sangat menonjol" dalam setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah berhasil merangkul hampir seluruh partai politik, termasuk yang kalah dalam Pilpres, seperti PKB, PKS, hingga PDP dan Nasdem yang kini menjadi bagian koalisi.

"Tidak mengherankan partai seperti PKB yang kala Pilpres kalah juga diajak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar juga adalah sebagai salah satu menteri di kabinetnya Prabowo Subianto," ujar Adi.

Meski strategi ini bertujuan menciptakan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonomi, muncul pertanyaan kritis: apakah konsolidasi sebesar ini justru menghilangkan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi?

Program Kerakyatan dan Implementasi

Pencapaian kedua yang diangkat adalah program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, hingga pembangunan jutaan rumah rakyat. Secara filosofis, program-program ini diapresiasi sebagai "down to earth" dan menyentuh persoalan riil masyarakat.

Namun, dalam praktiknya terdapat catatan penting yang perlu evaluasi. "Meski dalam praktiknya ada catatan-catatan penting yang sangat layak untuk dievaluasi. Misalnya sekalipun MBG itu bagus dan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa, sebisa mungkin jangan lagi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keracunan," tegas Adi.

Ia menekankan bahwa pada level implementasi, program kerakyatan ini "masih banyak PR dan perlu dibenahi" untuk tahun-tahun mendatang.

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Aspek ketiga yang dinilai positif adalah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Adi mengutip survei Litbang Kompas yang menunjukkan 78 persen masyarakat mengapresiasi kinerja pemberantasan korupsi di era Prabowo.

"Kasus-kasus korupsi besar yang selama ini tidak pernah tersentuh secara eksplisit kita bisa saksikan secara terbuka, silih berganti," katanya.

Namun, pertanyaan kritis tetap relevan: apakah pemberantasan korupsi ini akan konsisten ataukah hanya euforia tahun pertama? Apalagi dengan koalisi politik yang besar, potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri.

Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Di bidang ekonomi, Adi mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dan inflasi yang terjaga sebagai pencapaian positif. Penurunan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 8 sekian persen serta pembukaan 3 juta lapangan kerja sepanjang 2025 juga disebutkan.

Namun, evaluasi ini tampak lebih bersifat deskriptif ketimbang analitis. Tidak ada pembahasan mendalam soal daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, atau efektivitas program magang Rp100.000 untuk lulusan perguruan tinggi yang disebut sebagai "stimulus."

Diplomasi Internasional Indonesia

Poin kelima adalah peran Indonesia di kancah internasional, termasuk pidato Prabowo di PBB dan upaya mediasi konflik Palestina-Israel. "Kehadiran Indonesia dalam kancah konteks politik global itu tentu menjadi sesuatu hal yang sangat menonjol," kata Adi.

Pertanyaan yang tidak terjawab: seberapa besar prestasi diplomasi ini berdampak pada kesejahteraan rakyat di dalam negeri?

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Dalam penutupnya, Adi menyerukan optimisme sambil mengajak publik untuk terus mengontrol dan mengawal pemerintahan. "Kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nyerong-nyerong dalam pemerintahan ini, mari kita kontrol dan mari kita kawal secara bersama," ujarnya.

Evaluasi ini memberikan gambaran bahwa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang menunjukkan sejumlah pencapaian, terutama dalam konsolidasi politik dan inisiasi program kerakyatan. Namun, kesenjangan antara desain kebijakan dengan implementasi di lapangan menjadi PR besar yang harus diselesaikan.