Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: 5 Pencapaian dan Tantangan

Pengamat politik Adi Prayitno memberikan evaluasi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap pada 20 Oktober 2025. Dalam analisisnya, Adi menyoroti lima pencapaian utama yang menonjol beserta catatan penting yang perlu perhatian serius.

Konsolidasi Politik yang Luas

Poin pertama yang disoroti adalah konsolidasi politik yang disebut "sangat menonjol" dalam setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah berhasil merangkul hampir seluruh partai politik, termasuk yang kalah dalam Pilpres, seperti PKB, PKS, hingga PDP dan Nasdem yang kini menjadi bagian koalisi.

"Tidak mengherankan partai seperti PKB yang kala Pilpres kalah juga diajak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar juga adalah sebagai salah satu menteri di kabinetnya Prabowo Subianto," ujar Adi.

Meski strategi ini bertujuan menciptakan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonomi, muncul pertanyaan kritis: apakah konsolidasi sebesar ini justru menghilangkan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi?

Program Kerakyatan dan Implementasi

Pencapaian kedua yang diangkat adalah program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, hingga pembangunan jutaan rumah rakyat. Secara filosofis, program-program ini diapresiasi sebagai "down to earth" dan menyentuh persoalan riil masyarakat.

Namun, dalam praktiknya terdapat catatan penting yang perlu evaluasi. "Meski dalam praktiknya ada catatan-catatan penting yang sangat layak untuk dievaluasi. Misalnya sekalipun MBG itu bagus dan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa, sebisa mungkin jangan lagi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keracunan," tegas Adi.

Ia menekankan bahwa pada level implementasi, program kerakyatan ini "masih banyak PR dan perlu dibenahi" untuk tahun-tahun mendatang.

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Aspek ketiga yang dinilai positif adalah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Adi mengutip survei Litbang Kompas yang menunjukkan 78 persen masyarakat mengapresiasi kinerja pemberantasan korupsi di era Prabowo.