Analis: Kasus Andrie Yunus Harus Diadili di Pengadilan Militer dengan Transparansi

JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali memantik perdebatan soal jalur hukum yang tepat. Menurut Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), seharusnya kasus ini diadili di pengadilan militer. Tapi, dia punya catatan besar: prosesnya wajib transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik bisa hancur berantakan.

“Keberadaan hukum militer bukanlah penyimpangan, melainkan kebutuhan,” tegas Selamat, Jumat (20/3/2026).

Dia bilang, militer kerap beroperasi dalam situasi khusus yang tak sepenuhnya bisa diatur hukum sipil biasa. Itulah mengapa ada asas lex specialis. Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana, secara hukum harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Itu konsekuensinya.

Memang, ada mekanisme peradilan koneksitas jika pelakunya campuran antara sipil dan militer. Namun begitu, dalam kasus Andrie Yunus yang diduga dilakukan prajurit aktif, yurisdiksinya jelas mengarah ke ranah militer.

“Dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilakukan oleh prajurit aktif militer. Maka, yurisdiksinya cenderung berada dalam peradilan militer,” sambung Selamat.

Di sisi lain, dia tak menutup mata. Dorongan agar kasus diadili secara militer harus dibarengi dengan jaminan keterbukaan. Bagi publik, yang penting bukan cuma hukuman berat. Legitimasi proses itu jauh lebih krusial.

“Hukuman yang berat tidak otomatis menghadirkan keadilan jika prosesnya tidak transparan, pengawasannya terbatas, dan akses publik dibatasi,” tandasnya.

Nah, di sinilah taruhannya. Kepercayaan masyarakat. Untuk menjaganya, Selamat mendesak TNI membuka seluruh proses seluas-luasnya. Mulai dari penyelidikan Polisi Militer yang profesional, tuntutan Oditur Militer yang meyakinkan, hingga fungsi pengawasan internal inspektorat. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan.

“TNI harus bisa menjelaskannya kepada publik,” jelasnya. Badan Pembinaan Hukum TNI pun disebut perlu memberi penyuluhan intensif kepada prajurit. Intinya, semua langkah harus mampu menepis keraguan yang mungkin muncul.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas itu, proses seadil apapun di mata hukum, bisa jadi terasa hambar di mata rakyat.