Pertemuan Tegang Purbaya vs Danantara: APBN Ditolak untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Jakarta - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025 berlangsung tegang. Penyebab ketegangan adalah desakan Danantara agar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Menkeu Purbaya menolak mentah-mentah usulan tersebut dengan alasan dapat merusak integritas pengelolaan keuangan negara. "Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal," tegas Purbaya.
Dividen BUMN Rp 90 Triliun Solusi Utang Whoosh
Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya memiliki dana cukup besar dari dividen BUMN yang mencapai hampir Rp 90 triliun. Dana sebesar ini dinilai cukup untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.
"Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?" ujarnya menyinggung keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen ke surat utang.
Menanggapi hal ini, Danantara berdalih bahwa penempatan dana tersebut bersifat sementara karena belum ada proyek baru dalam tiga bulan terakhir. Purbaya pun mengusulkan pembayaran utang dilakukan menggunakan dividen BUMN, bukan APBN.
KAI Hadapi Bom Waktu Keuangan
Tekanan keuangan akibat utang Whoosh tercermin dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Anak usaha KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat kerugian Rp 4,19 triliun pada 2024 dan Rp 1,62 triliun di semester I-2025.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut situasi ini sebagai "bom waktu" dan tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk mencari solusi.
Komitmen Jaga Stabilitas Fiskal
Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan APBN dalam pembayaran utang Whoosh. "Saya sudah putus, tidak mau gunakan APBN untuk Whoosh," tegasnya.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pengelolaan dana publik. Danantara akhirnya berjanji akan mengkaji ulang usulan tersebut dan meninjau alokasi dividen untuk proyek-proyek produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sumber: konteks
Foto: Purbaya tolak APBN untuk utang Whoosh, bagaimana sikap Danantara dan KAI? (Instagram @menkeuri, @danantara.indonesia)
Artikel Terkait
Mantan Pj Gubernur Sulsel Dipanggil Lagi untuk Periksa Lanjutan Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp50 Miliar
DPRD Kaltim Bentuk Pansus Hak Angket Usut Dugaan Pelanggaran Kebijakan Gubernur Rudy Masud
TAUD Nilai Sidang Penyiraman Air Keras di Pengadilan Militer Penuh Kejanggalan dan Tak Imparsial
Indonesia Duduki Peringkat Kedua Emisi Metana Sektor Energi Fosil di Asia Selatan dan Tenggara