Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: Ini Baru Keren!

Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Politikus Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, memberikan apresiasi dengan komentar pedas yang menyoroti isu korupsi dan rente.

Dalam pernyataannya yang viral, Ricky Kurniawan menyatakan, Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya! Pernyataan ini menguatkan posisi Menkeu Purbaya yang dinilai berani menjaga disiplin fiskal negara dari beban utang proyek infrastruktur yang membengkak.

Penegasan Menkeu Purbaya: APBN Bukan Penanggung Risiko Bisnis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab pembiayaannya tidak boleh dialihkan ke negara.

Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis, tegas Purbaya.

Solusi yang sedang didorong pemerintah adalah melalui BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga pengelola restrukturisasi. Tujuannya adalah mencari solusi keuangan jangka panjang tanpa melibatkan APBN secara langsung.

Dukungan Ricky Kurniawan: Langkah Berani Lindungi Uang Rakyat

Ricky Kurniawan menilai langkah Menkeu Purbaya sebagai contoh nyata keberanian menjaga integritas fiskal. Ia menegaskan sudah waktunya pemerintah berhenti menutupi kesalahan proyek yang sarat kepentingan bisnis dan politik masa lalu.

Ini langkah rasional dan berani. Selama ini rakyat selalu jadi korban. Kalau proyeknya untung, yang menikmati segelintir elit. Tapi begitu rugi, rakyat disuruh bayar lewat APBN. Nah sekarang, biar adil, yang menanggung adalah para penikmat rente itu sendiri, ujar Ricky.

Menurutnya, sikap Purbaya memperlihatkan Kementerian Keuangan masih memegang prinsip akuntabilitas publik. Menkeu ini sedang melindungi uang rakyat. Jangan sampai APBN jadi dompet darurat, tambahnya.

Latar Belakang Utang dan Risiko Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Hal ini memaksa konsorsium, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menanggung utang besar kepada kreditur, terutama dari Tiongkok.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, namun di sisi lain memberikan sinyal positif bahwa negara tidak akan menanggung kesalahan korporasi. Sejumlah pengamat menilai langkah ini penting untuk mencegah pengulangan kesalahan masa lalu dimana utang swasta dan BUMN akhirnya diambil alih pemerintah.

Momentum Reformasi Fiskal dan Perlawanan terhadap Rente

Keputusan Menkeu Purbaya menjadi momentum penting bagi reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Di tengah tekanan politik dan ekonomi, langkah ini memperlihatkan sikap tegas pemerintah menjaga integritas keuangan negara.

Dukungan dari politisi lintas partai seperti Ricky Kurniawan menunjukkan isu ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente dan korupsi yang membebani rakyat. Jika kebijakan ini konsisten dijalankan, Indonesia memiliki preseden kuat bahwa proyek bermasalah tak lagi bisa berlindung di balik APBN.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN