Rakyat Hanya Dikasih Makan, Tapi Dilarang Turun Tangan: Ada Apa?

MBG yang Memberdayakan: Dari Gizi ke Kedaulatan

Pertanyaan mendasar seharusnya bukan hanya "apakah anak-anak makan bergizi?" tetapi juga "siapa yang menanam, mengolah, dan menentukan arah produksi pangan itu?"

Sebuah kebijakan sosial baru benar-benar berpihak pada rakyat jika ia membangun kedaulatan ekonomi dan kesadaran kritis, bukan hanya memenuhi perut. Bayangkan jika MBG dikelola oleh koperasi petani, UMKM, atau komunitas sekitar sekolah. Program ini bisa menjadi ruang belajar tentang asal-usul pangan, keberlanjutan ekologi, dan solidaritas. Di situlah makan bergizi berubah dari sekadar slogan menjadi proses pemberdayaan yang nyata.

Negara dan Rakyat: Seharusnya Bersinergi, Bukan Berjarak

Negara memang perlu hadir, tetapi tidak dengan cara memberi dari atas. Negara yang partisipatif adalah negara yang mengundang rakyat ke meja perundingan, ruang produksi, dan proses evaluasi. Ketika rakyat hanya diberi makan tanpa dilibatkan dalam menanam, kebijakan sosial berisiko menjadi instrumen kuasa yang halus.

Yang kita butuhkan bukan negara dermawan, melainkan negara yang percaya pada kemampuan rakyatnya untuk menanam, mengolah, dan merancang masa depan dalam kondisi berdaya. Perdebatan tentang MBG bukan hanya soal gizi, tetapi menyangkut martabat (dignity). Kesejahteraan sejati terwujud ketika rakyat menjadi subjek penuh dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

Sumber artikel asli: rmol.id