Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara Niat Baik dan Realita Pemberdayaan Rakyat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai upaya pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapat gizi layak di sekolah. Di tengah tingginya angka stunting dan ketimpangan ekonomi, program ini tentu disambut sebagai sebuah niat baik. Namun, di balik niat baik tersebut, tersimpan realitas kompleks yang paradoksal.

Paradoks dalam Program Makan Bergizi Gratis

Program yang diklaim "berpihak pada rakyat" ini justru berpotensi memperlihatkan bagaimana rakyat ditempatkan sebagai penerima pasif, bukan pelaku aktif. Pertanyaan kritisnya adalah: Siapa pemasok bahan pangan untuk program MBG?

Faktanya, di banyak daerah, pemasoknya bukanlah koperasi petani, pasar lokal, atau dapur komunitas, melainkan vendor besar pemenang tender. Sayur dan beras seringkali datang dari luar daerah, bahkan dari korporasi yang tidak berakar di komunitas penerima. Akibatnya, petani lokal yang seharusnya menjadi ujung tombak kedaulatan pangan justru terpinggirkan dan tidak terlibat dalam rantai pasok program ini.

Mengurai Efek Jinak dari Bantuan Negara

Di sini, kita melihat wajah lain dari negara kesejahteraan: negara yang memberi, sekaligus menguasai. Rakyat menjadi jinak bukan karena penindasan fisik, tetapi karena rasa diperhatikan. Mereka bersyukur, dan tanpa sadar, berhenti bertanya. Struktur ekonomi yang timpang dan relasi kuasa yang menempatkan rakyat sebagai penonton justru bisa semakin menguat di balik setiap paket nasi bergizi yang diberikan.