Iran Tegas Tangani Perusuh, Unjuk Rasa Bergulir ke 45 Kota

Gelombang unjuk rasa yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh hari di Iran memicu pernyataan tegas dari puncak pimpinan peradilan negara itu. Gholamhossein Mohseni Ejei, Kepala Lembaga Peradilan, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi apa yang disebutnya "perusuh". Pernyataannya pada Senin (5/1) itu sekaligus mengakui hak publik untuk menyampaikan protes, sebuah pembedaan yang coba ditegaskannya di tengah situasi yang semakin panas.

Menurut sejumlah saksi, aksi ini bermula dari keresahan para pedagang di Teheran pada 28 Desember 2025. Mereka mogok kerja, memprotes harga yang melambung dan ekonomi yang mandek. Namun, api kemarahan itu dengan cepat menjalar ke berbagai kota. Tuntutannya pun berkembang, tak lagi sekadar soal ekonomi, tapi juga politik.

"Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi," kata Ejei.

Kutipannya itu disiarkan oleh kantor berita peradilan Mizan.

Di sisi lain, tekanan internasional mulai berdatangan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, mendesak Iran menghormati hak berkumpul dan berpendapat secara damai. Dia menekankan pentingnya mencegah korban jiwa lebih banyak.

"Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka," pesan Guterres.

Peringatan juga datang dari Washington. Presiden AS Donald Trump, dari atas Air Force One, memperingatkan Iran akan "mendapat pukulan sangat keras" jika lebih banyak demonstran terbunuh. Ancaman itu dilontarkan tak lama setelah pernyataan resmi Tehran.