Iran Tegas Tangani Perusuh, Unjuk Rasa Bergulir ke 45 Kota

Gelombang unjuk rasa yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh hari di Iran memicu pernyataan tegas dari puncak pimpinan peradilan negara itu. Gholamhossein Mohseni Ejei, Kepala Lembaga Peradilan, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi apa yang disebutnya "perusuh". Pernyataannya pada Senin (5/1) itu sekaligus mengakui hak publik untuk menyampaikan protes, sebuah pembedaan yang coba ditegaskannya di tengah situasi yang semakin panas.

Menurut sejumlah saksi, aksi ini bermula dari keresahan para pedagang di Teheran pada 28 Desember 2025. Mereka mogok kerja, memprotes harga yang melambung dan ekonomi yang mandek. Namun, api kemarahan itu dengan cepat menjalar ke berbagai kota. Tuntutannya pun berkembang, tak lagi sekadar soal ekonomi, tapi juga politik.

"Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi," kata Ejei.

Kutipannya itu disiarkan oleh kantor berita peradilan Mizan.

Di sisi lain, tekanan internasional mulai berdatangan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, mendesak Iran menghormati hak berkumpul dan berpendapat secara damai. Dia menekankan pentingnya mencegah korban jiwa lebih banyak.

"Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka," pesan Guterres.

Peringatan juga datang dari Washington. Presiden AS Donald Trump, dari atas Air Force One, memperingatkan Iran akan "mendapat pukulan sangat keras" jika lebih banyak demonstran terbunuh. Ancaman itu dilontarkan tak lama setelah pernyataan resmi Tehran.

Sayangnya, kekerasan tampaknya tak terhindarkan. Pada Kamis (8/1), saat aksi memasuki hari kedua belas, seorang polisi bernama Shahin Dehghan dilaporkan tewas ditusuk di wilayah Malard, barat Teheran. Kantor berita Fars menyebut upaya identifikasi pelaku masih berlangsung.

Yang juga mencemaskan, akses informasi seolah ikut diputus. Layanan internet di seluruh Iran dilaporkan padam pada hari yang sama. NetBlocks, kelompok pemantau internet global, yang mengonfirmasi pemadaman ini. Hingga kini belum ada penjelasan resmi. Dalam kevakuman informasi itu, beredarlah kabar dari media sosial sulit diverifikasi bahwa demonstran mulai meneriakkan slogan mendukung dinasti Pahlavi yang digulingkan pada 1979.

Reza Pahlavi, sang mantan putra mahkota yang kini hidup di pengasingan di AS, memang telah menyerukan agar protes diperluas.

Namun begitu, pemerintah punya narasi sendiri. Mereka membantah ada demonstrasi besar di kota-kota utama dan menyatakan situasi telah tenang. Lebih dari itu, otoritas secara terbuka menuding ada tangan asing yang mengacau. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara khusus menyebut Amerika Serikat dan Israel berupaya menyabotase aksi damai menjadi kerusuhan.

Dia mengklaim pemerintah tetap terbuka berdialog dengan berbagai kelompok untuk mengatasi persoalan. Tapi di lapangan, suasana tetap tegang. Unjuk rasa dilaporkan masih terjadi di Teheran, Mashhad, dan Isfahan, dengan yel-yel penolakan terhadap kekuasaan ulama. Sementara itu, AFP mencatat demo telah menyebar ke 23 dari 31 provinsi, menjangkati sedikitnya 45 kota, dengan episentrum di kota-kota kecil di wilayah barat.

Jalan panjang masih terhampar. Antara klaim normalisasi dari pemerintah dan gelombang kekecewaan yang terus bergulir di jalanan.