15 Negara Bagian Gugat Pemerintahan Trump Soal Perubahan Kebijakan Vaksin Anak

Lima belas negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat di AS baru saja menggugat pemerintahan Trump. Pemicunya? Kebijakan vaksinasi anak yang kontroversial. Mereka menilai langkah pemerintah federal mengubah rekomendasi vaksin rutin justru bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan membahayakan kesehatan publik.

Menurut sejumlah saksi, reformasi kebijakan yang diumumkan Januari lalu itu memang cukup drastis. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, seperti dilaporkan AFP, tak lagi mewajibkan imunisasi universal untuk sejumlah penyakit. Rotavirus, flu, hingga COVID-19 kini hanya direkomendasikan bagi anak-anak yang masuk kategori berisiko tinggi. Padahal, suntikan rutin untuk penyakit-penyakit itu telah berjalan bertahun-tahun dengan hasil yang terbukti.

Tak cuma itu, tujuh vaksin lain yang sebelumnya wajib pun mengalami nasib serupa. Langkah ini jelas membalikkan praktik lama yang selama ini dipegang teguh.

Kebijakan ini tentu saja menuai badai kritik. Apalagi, yang memimpin departemen tersebut adalah Robert F. Kennedy Jr., atau RFK Jr., figur yang sejak dulu dikenal skeptis terhadap vaksin. Posisinya sebagai Menteri Kesehatan resmi membuat keputusannya kian disorot.

Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang memimpin gugatan bersama rekan dari Arizona, tak sungkan menyuarakan kecaman keras.

"Menteri RFK Jr. dan CDC mengabaikan penelitian ilmiah puluhan tahun. Mereka juga mengesampingkan para ahli medis yang kredibel. Akibatnya, sumber daya negara bisa terbebani dan yang paling mengkhawatirkan, anak-anak Amerika akan semakin rentan sakit," ujar Bonta.

Di sisi lain, gugatan ini juga didukung oleh sejumlah negara bagian lain. Colorado, Michigan, New Jersey, dan Wisconsin tercatat ikut serta mengajukan tuntutan hukum. Dalam dokumen gugatan, nama RFK Jr. disebut sebagai tergugat, bersama dengan CDC dan departemen yang dipimpinnya.

Perubahan kebijakan ini berdampak luas. Beberapa vaksin penting lainnya, seperti untuk hepatitis A, penyakit meningokokus, RSV, dan hepatitis B yang sangat menular, juga dicabut dari status rekomendasi universal. Imbasnya, cakupan imunisasi nasional diprediksi bakal menyusut sebuah kemunduran yang menurut para penggugat, sulit diterima akal sehat.