Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan, justru memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang menunda rencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap kehati-hatian yang diperlukan.
Bagaimanapun, situasi di Gaza masih sangat labil dan berisiko tinggi. Menurut sejumlah saksi, kondisi di lapangan bisa berubah drastis dalam hitungan jam.
“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan, keterlibatan Indonesia harus punya dasar hukum yang kuat. “Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” tambahnya, seperti dikutip dari Parlementaria, Minggu (22/3/2026).
Tanpa mandat PBB, legitimasinya di mata dunia bisa dipertanyakan. Pendekatan multilateral itu juga penting, bukan cuma untuk efektivitas, tapi juga menghormati kedaulatan.
Di sisi lain, Heryawan mendorong agar diplomasi tidak dilupakan. Peran Indonesia, katanya, justru lebih krusial dalam mendesak gencatan senjata yang permanen.
Kontribusi kita tak melulu soal militer. Bantuan kemanusiaan dan lobi-lobi aktif di berbagai forum internasional punya dampak yang sangat berarti.
Artikel Terkait
Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Pengamanan Mudik 2026 di Medan
IM57+ Kritik Keras Pengalihan Status Tahanan Yaqut ke Rumah
MUI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia di Board of Peace
Lingkar Madani Kritik Keras Pengalihan Tahanan Yaqut ke Rumah oleh KPK