Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, punya alasan unik saat diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Dalihnya? Dia mengaku bukan birokrat, melainkan seorang musisi.

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan hal itu dalam konferensi pers. Menurutnya, tersangka yang disapa MAR itu berkilah punya keterbatasan pemahaman soal teknis pemerintahan. Latar belakangnya bukan ASN, katanya.

"Alhasil, saudari MAR mengaku tidak paham hukum dan tata kelola daerah. Urusan birokrasi dia serahkan ke sekda. Sementara dirinya lebih fokus pada fungsi seremonial saja," jelas Asep pada Rabu (4/2/2026).

Namun begitu, alasan itu dianggap tak masuk akal. Bagaimana tidak? MAR sudah menjabat bupati dua periode. Seharusnya, tanggung jawab dan batasan hukum dalam menjalankan pemerintahan sudah dia kuasai. Statusnya sebagai penyelenggara negara membuat dalih 'bukan birokrat' terasa janggal.

Di sisi lain, KPK mengungkap bahwa sekda dan sejumlah pejabat di Pemkab Pekalongan sebenarnya sudah sering mengingatkan MAR. Peringatan itu terutama muncul setelah berdirinya PT RNB, perusahaan yang terafiliasi dengan keluarganya.

"Mereka sudah mengingatkan bupati soal potensi konflik kepentingan. Tapi peringatan itu diabaikan. MAR tetap menjalankan keinginannya," tegas Asep.

Proyek-proyek Mengalir ke Perusahaan Keluarga

Praktik ini, lanjut Asep, jelas merugikan negara. Proyek pengadaan justru dimenangkan perusahaan keluarga dengan harga kontrak lebih mahal. Padahal, ada penawaran lain yang lebih murah.

"Caranya, dia minta dulu harga perkiraan sendiri. Nah, penawaran dari PT RNB kemudian disesuaikan agar klop dengan angka itu," papar Asep.

Modus ini melanggar prosedur pengadaan. Tapi perangkat daerah di bawahnya seolah tak punya pilihan. Permintaan datang langsung dari sang bupati. Sepanjang 2025, PT RNB mendominasi pengadaan jasa outsourcing di Pekalongan mencakup 17 dinas, 3 RSUD, dan 1 kecamatan.