Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, baru-baru ini membeberkan jenis konten menyesatkan yang paling banyak beredar di platform Meta. Menurutnya, laporan dari masyarakat menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Ternyata, topik kesehatan menduduki peringkat teratas.
Isu-isu seputar kesehatan, kata Meutya, kerap memicu protes dari para dokter. Konten yang menyesatkan di ranah ini bahkan disebutnya telah berakibat fatal. "Hal ini diketahui dari protes dan masukan dari para dokter tentang konten-konten menyesatkan yang berakibat pada kehilangan nyawa," ujarnya.
Pemerintah sendiri sedang mengawasi dengan ketat salah satu fenomena yang tumbuh subur: gerakan anti-vaksin di media sosial.
"Salah satunya yang kami lihat atau laporan-laporan temuan yang kami lihat adalah itu, tapi itu hanya salah satunya," sambung Meutya dalam konferensi pers usai sidak di Kantor Meta, Rabu (4/3/2026).
Di sisi lain, kejahatan digital dan scamming menempati posisi kedua sebagai misinformasi yang paling banyak terjadi. Korbannya luas, tak pandang bulu.
"Ini merugikan tidak hanya orang menengah, tapi juga di level paling bawah," jelas Meutya. "Jadi, bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak."
Lalu, ada satu kategori lagi yang tak kalah berbahaya. Konten misinformasi ketiga yang marak berkisar soal pemerintahan dan pembangunan. Dampaknya seringkali memecah belah.
"Ini jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat," tegas Meutya. "Tapi disinformasi yang kemudian mengadu domba bukan hanya pemerintah dengan rakyat, tapi rakyat dengan rakyat. Polarisasi yang kemudian berujung pada kebencian satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya."
Artikel Terkait
Dinkes Tangsel Perketat Pengawasan Takjil Jelang Buka Puasa
Presiden Prabowo Gelar Buka Puasa Bersama Ulama di Tengah Sorotan Desakan MUI Soal Board of Peace
Pemerintah Lampaui Target Revitalisasi 16.167 Sekolah, Usul Tambah Dana Rp89,49 Triliun
Pemerintah Jamin Harga Pertalite Tak Naik Sampai Lebaran 2026