Pemerintah Salurkan Rp15 Triliun Bansos PKH dan Sembako Jelang Ramadan 2026

MURIANETWORK.COM - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah dimulai secara bertahap pada awal Ramadan 2026. Percepatan pencairan ini bertujuan agar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih tenang selama menjalani ibadah puasa. Hingga akhir Februari, realisasi penyaluran kedua program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Realisasi Penyaluran Hingga Akhir Februari

Data terbaru dari Kementerian Sosial menunjukkan progres penyaluran yang signifikan. Untuk triwulan pertama tahun 2026, dana PKH telah sampai ke tangan 8,94 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun, atau setara dengan 89,4 persen dari target. Sementara itu, bantuan Sembako telah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM dengan nilai mencapai Rp9 triliun, merealisasikan 86,9 persen dari anggaran.

Secara keseluruhan, total dana bansos yang telah digelontorkan pemerintah hingga akhir bulan lalu telah menembus angka Rp15 triliun. Anggaran besar ini dialokasikan untuk meringankan beban hidup keluarga-keluarga prasejahtera di berbagai penjuru tanah air.

Penanganan Penerima Baru dan Tantangan Administrasi

Meski mayoritas dana telah cair, proses penyaluran belum sepenuhnya tuntas. Terdapat sekitar 3 juta penerima baru gabungan dari program PKH dan Sembako yang masih menjalani proses administrasi. Penerima baru ini merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada kepemilikan rekening bank. Sebagian besar penerima baru tersebut belum memiliki rekening, sehingga pemerintah harus melakukan pembukaan rekening kolektif atau burekol.

"Setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN, sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1–2 bulan untuk burekol-nya itu," jelas Gus Ipul di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Selain melalui burekol di jaringan bank Himbara dan BSI, pemerintah juga menyiapkan skema alternatif penyaluran via PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan tepat sasaran.