Ulama dan Tokoh Nasional Tolak Mentah-Mentah Inisiatif Perdamaian Trump

Jakarta – Suasana di Sofyan Hotel, Selasa (3/2/2026) lalu, tegang namun penuh keyakinan. Sejumlah ulama dan tokoh nasional berkumpul, bukan untuk berdialog, melainkan untuk menyatakan penolakan keras. Sasaran mereka adalah Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump. Forum itu menghasilkan satu suara bulat: inisiatif perdamaian itu ditolak mentah-mentah.

KH Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang membacakan pernyataan sikap, tak bertele-tele. Menurutnya, BoP sama sekali bukan alat perdamaian sejati. "Ini cuma alat politik global," tegasnya. Lebih jauh, ia menyebut badan itu sarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Zionis Israel aktor yang dianggapnya sebagai biang keladi konflik dan penjajahan modern.

“Board of Peace besutan Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas,” ujar Kiai Muhyiddin.

Mereka melihat ada yang janggal. Pembentukan BoP dinilai justru membajak semangat Resolusi DK PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Alih-alih membawa keadilan, langkah ini dianggap menjauh dari kemanusiaan. Intinya, BoP dipandang sebagai cara untuk melanggengkan dominasi geopolitik AS dan, tentu saja, melindungi kepentingan Israel.

“Dunia sedang menyaksikan genosida terbuka di Palestina,” kata Kiai Muhyiddin dengan nada berat. Namun, para penggagas BoP justru diam. Bahkan, mereka dituding melindungi pelaku kejahatan. “Perdamaian tanpa keadilan adalah kebohongan moral,” tegasnya lagi.

Struktur dan misi BoP pun dikritik habis. Rakyat Palestina, khususnya para pejuang kemerdekaan, justru ditempatkan sebagai sumber masalah. Salah satu misinya adalah melucuti senjata perlawanan sebagai syarat rekonstruksi Gaza. Bagi forum ini, itu sama saja dengan mencabut hak bangsa Palestina untuk membela diri.

Parahnya, bantuan kemanusiaan seperti logistik dan alat medis disebut-sebut jadi alat tekanan. Tujuannya agar rakyat Gaza menyerahkan tanah dan kedaulatannya pada otoritas bentukan BoP.

Lalu ada pembentukan National Committee for Administration of Gaza (NCAG). Ini dinilai sebagai upaya mengecilkan persoalan. Konflik penjajahan yang kompleks direduksi jadi sekadar isu keamanan lokal Gaza. Sekaligus, perjuangan kemerdekaan Palestina dikriminalisasi.

Dari sisi prinsip, BoP dianggap bertentangan dengan konsep perdamaian dalam Islam yang harus berdasar keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan pada kaum tertindas (mustadh’afin).

“Prinsip-prinsip ini justru melegitimasi kezaliman dengan kemasan diplomasi dan perdamaian,” kata KH Muhyiddin.

Kekhawatiran lain juga mengemuka. BoP berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Keterlibatan negara berkembang dalam skemanya dikhawatirkan akan menundukkan kebijakan nasional pada kepentingan global. Posisi Indonesia sebagai negara merdeka bisa melemah.