Di sisi lain, BoP dinilai gagal menyentuh akar masalah sebenarnya: imperialisme, kolonialisme gaya baru, dan ketimpangan global. Strukturnya disebut hanya mengatur konflik agar tetap terkendali, demi melanggengkan pendudukan Israel dan kepentingan bisnis global.
Berdasarkan pertimbangan itulah, forum kemudian merumuskan enam sikap dan tuntutan inti. Poin-poinnya jelas dan tegas.
Pertama, menolak keras keberadaan dan legitimasi Board of Peace (BoP) dalam bentuk apa pun.
Kedua, menolak segala upaya normalisasi penjajahan, genosida, dan kezaliman global yang mengatasnamakan perdamaian.
Ketiga, menuntut keadilan sejati bagi Palestina, mendukung kemerdekaan penuh dan pembebasan Al Aqsha, serta penghentian agresi Israel.
Keempat, mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari BoP, konsisten pada konstitusi yang menentang penjajahan, dan mengambil sikap politik luar negeri yang tegas dan bermartabat.
Kelima, mengajak seluruh elemen umat Islam dan rakyat Indonesia untuk waspada terhadap proyek global berlabel perdamaian yang menyembunyikan agenda penjajahan baru.
Keenam, membangun Koridor Kemanusiaan permanen melalui lobi bilateral Indonesia dengan Yordania dan Mesir.
Ketujuh, menuntut Pemerintah Indonesia bersama negara Muslim lainnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan melibatkan seluruh faksi pejuang.
Pernyataan sikap ditutup dengan penegasan: perdamaian tanpa keadilan hanyalah penindasan yang disamarkan. Mereka mengutip Surat Hud ayat 113, “Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
“Allahu Akbar. Lawan kezaliman global. Bela keadilan dan kemanusiaan,” seru Kiai Muhyiddin, mengakhiri semuanya dengan gemuruh. []
Artikel Terkait
Meri Hoegeng, Istri Sang Kapolri Legendaris, Tutup Usia di Usia 100 Tahun
Dua Sahabat, Satu Kementerian: Nasib Berbeda di Balik Meja Kekuasaan
Babah Alun: Bergabung dengan Board of Peace Bawa Indonesia Lebih Diperhitungkan
Wapang TNI Desak Pembangunan Koperasi Merah Putih Dikebut