Pemerintah Pacu Rehabilitasi Sekolah di Aceh, Target Rampung 2026

ACEH UTARA - Pemerintah sedang menggenjot program perbaikan sekolah-sekolah di Aceh yang rusak akibat bencana. Targetnya, semua rehabilitasi harus selesai paling lambat tahun 2026. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal di tahun ajaran baru nanti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan langkah ini sebagai bukti nyata kehadiran negara. Hak anak untuk mendapat pendidikan yang aman dan berkualitas, katanya, harus dijamin.

“Kita masih dalam fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Tapi yang utama, proses belajar tidak boleh terhenti,” ujar Mu’ti.

Dia menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, sekaligus meresmikan revitalisasi 23 satuan pendidikan. Acara terpusat di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara, Rabu lalu.

“Untuk sekolah yang rusak berat, akan kami bongkar dan bangun kembali di lokasi sama. Dananya dari program revitalisasi,” tambahnya.

Di sisi lain, arahan dari Presiden Prabowo Subianto cukup jelas: tidak boleh ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, atau fasilitas sanitasi yang tidak layak. Itu jadi pedoman kerja di lapangan.

Secara nasional, anggaran yang disiapkan untuk pemulihan satuan pendidikan di wilayah Sumatra mencapai Rp2,4 triliun. Khusus untuk Aceh Utara, prosesnya dilakukan bertahap. Penyelesaian penuh ditargetkan pada 2026.

Berdasarkan data per 15 Januari 2026, ada 171 satuan pendidikan yang terdampak. Rinciannya cukup banyak. Untuk jenjang SMK, tercatat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data sudah terverifikasi. Nilai Perjanjian Kerja Samanya mencapai Rp270 miliar.

Sementara di jenjang SLB, ada 20 sekolah terdampak. Data terverifikasi 15, dengan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Lalu, untuk SKB dan PKBM, dari 58 sekolah terdampak, baru 7 data yang terverifikasi. PKS-nya dua, dengan nilai Rp198 juta.

Kalau dijumlah, total nilai bantuan PKS yang sudah ada mencapai Rp274,18 miliar.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen juga blusukan ke sejumlah lokasi. Dia ingin memastikan kondisi bangunan dan percepatan revitalisasi berjalan sesuai rencana. Beberapa titik yang ditinjau antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, hingga SDN 9 Jambo Aye. Tak lupa, sekolah darurat dan TK Liwaul Hamdi juga diperiksa.

Program ini ternyata tak cuma fokus pada perbaikan ruang kelas belaka. Fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik juga jadi sasaran pembangunan.

Untuk mempercepat kerja, pemerintah menggandeng banyak pihak.

“Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang punya komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” jelas Mu’ti.

Dia melanjutkan, setidaknya ada dua skema yang dijalankan. Pertama, kerja sama lintas kementerian dan organisasi masyarakat. Kedua, pembangunan unit sekolah baru bersama Kepala Staf Angkatan Darat.

Harapannya, untuk kerusakan ringan dan sedang bisa tuntas sebelum tahun ajaran baru 2026–2027 dimulai. Memang, sekolah yang harus direlokasi atau dibangun baru dengan ruang kelas besar butuh waktu lebih lama. Tapi, kata Mu’ti, pendanaannya sudah tersedia. Jadi, optimistis semua bisa ditangani.

Pada akhirnya, melalui percepatan revitalisasi ini, Kemendikdasmen berharap proses pendidikan di Aceh bisa kembali optimal. Itu adalah fondasi penting untuk masa depan anak-anak di sana.