Ribuan Aplikasi Pemerintah, Siapa yang Tersesat di Rimba Digital?

Tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan aturan baru: Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis SPBE. Aturan ini punya dua poin kunci yang menarik perhatian, yaitu soal interoperabilitas dan keberlangsungan layanan. Sebuah langkah yang, jujur saja, sangat dibutuhkan.

Bayangkan saja. Selama ini, bukannya mempermudah, gelombang aplikasi pemerintah justru menyeret kita masuk ke dalam rimba digital yang bikin pusing. Ikon-ikon berserakan, lorong login yang berbeda-beda, semuanya menciptakan kebingungan baru. Beberapa aplikasi pun setengah hati. Prosesnya dimulai online, eh tapi ujung-ujungnya tetap harus datang juga untuk konfirmasi dengan membawa segunung berkas fisik. Lalu antre.

Fenomena lain yang kerap kita jumpai: media sosial dijadikan layanan informasi. Namun begitu, info yang dibagikan seringkali telat diperbarui. Akibatnya? Saat dibutuhkan, aturan teknis sudah berubah. Pengguna pun kembali harus bolak-balik memenuhi persyaratan yang kurang jelas.

Pemerintah seolah terjebak dalam "latah digital". Padahal, tujuan awal digitalisasi kan sebenarnya untuk memotong birokrasi. Bukan malah melahirkan varian birokrasi yang baru: birokrasi aplikasi.

Wabah "Satu Inovasi, Satu Aplikasi"

Fenomena ini berawal dari kesalahpahaman yang mendasar. Inovasi di dunia digital seringkali disamakan begitu saja dengan membuat aplikasi baru. Dorongannya bahkan datang dari lomba-lomba inovasi pelayanan publik di berbagai tingkatan.

Hasilnya? Sampai tahun 2023 lalu, tercatat ada lebih dari 27.000 aplikasi milik instansi pemerintah. Angka yang fantastis. Jangan tanya berapa besar anggaran yang sudah dikucurkan untuk semua itu.

Sepertinya ada dorongan narsistik dalam birokrasi kita. Setiap pergantian pimpinan atau proyek perubahan seolah wajib menghasilkan sesuatu yang terlihat kekinian, dengan jargon digital di depannya. Aplikasi pun dianggap sebagai monumen keberhasilan yang paling mudah diwujudkan. Alhasil, masalah yang dulu berupa tumpukan kertas di meja, kini bermigrasi menjadi tumpukan aplikasi yang "tidak saling kenal".

Yang menyedihkan, usia pakai banyak dari aplikasi itu sangat pendek. Mereka akhirnya bernasib seperti zombie hidup segan, mati tak mau. Padahal, saat diluncurkan, seremoni potong pita dan rilis medianya begitu semarak.

Coba kita perhatikan. Berapa banyak sih aplikasi pemerintah yang benar-benar hidup dan berguna? Yang sering kita temui justru berbagai persoalan: aplikasi error, server down, tidak diperbarui, atau fitur chat yang jawabannya tak kunjung datang dari admin.