Dialog Terbuka dan Ujian Nyata: Akankah Kedaulatan Kembali ke Rakyat?

Kekuatan Kedaulatan Harus Kembali ke Rakyat

Pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh kritis akhir Januari lalu menarik untuk dicermati. Bukan cuma soal apa yang dibicarakan, tapi lebih pada apa yang diwakilinya: sebuah ujian terhadap relasi kekuasaan yang ada. Pemerintah terlihat mau membuka pintu dialog, itu bagus. Tapi di luar ruang rapat, publik bertanya-tanya. Akankah keterbukaan ini berbuah pada langkah-langkah berani yang sungguh-sungguh mengubah keadaan?

Dialog memang jantung demokrasi. Tapi kita semua tahu, demokrasi tak bisa hidup dari obrolan semata. Ia butuh keputusan tegas. Kebijakan yang berani sentuh akar persoalan, yang berani ubah struktur yang selama ini timpang. Jadi, ukuran keberhasilan pertemuan semacam ini bukan pada kesan hangatnya percakapan, melainkan pada dampak riilnya terhadap arah pemerintahan ke depan.

Kedaulatan yang Tergerus

Konstitusi kita terang benderang bilang kedaulatan ada di tangan rakyat. Kenyataannya? Dalam praktek sehari-hari, kedaulatan itu seperti menyusut. Ambil contoh kebijakan strategis di sektor politik, ekonomi, sampai pengelolaan sumber daya alam. Seringkali, yang menentukan hanyalah segelintir elite dengan kepentingan ekonominya sendiri. Inilah yang kita sebut oligarki, persoalan klasik yang terus menggerogoti.

Dan oligarki ini cerdik. Ia tak cuma bermain dengan uang, tapi merasuk secara sistemik. Lihat saja bagaimana ia mempengaruhi pembiayaan partai politik, merancang regulasi, bahkan memengaruhi penegakan hukum. Akibatnya, negara kerap terjebak dalam posisi serba salah seolah takut bersikap tegas karena khawatir mengganggu ‘stabilitas’ yang sebenarnya rapuh.

Pada titik inilah kedaulatan rakyat kerap dikorbankan.

Keterbukaan Itu Baru Awal

Sikap terbuka Presiden patut kita hargai. Tapi dalam politik, keterbukaan yang cuma jadi sikap personal itu belum cukup. Ia harus diterjemahkan jadi tindakan. Jadi keputusan politik yang berani, sekalipun keputusan itu berisiko dan tak populer di kalangan tertentu.

Lantas, bagaimana mengukur keberanian itu? Sederhana saja: sejauh mana negara punya kemauan untuk menjauh dari cengkeraman oligarki. Tanpa itu, setiap wacana pengembalian kedaulatan cuma akan mentok di tengah jalan. Diskusi yang terbuka malah berpotensi jadi alat untuk menunda-nunda perubahan, jika tak diikuti aksi nyata.

Berpihak itu Pilihan Politik

Berpihak kepada rakyat bukan sekadar slogan. Itu adalah pilihan politik yang tegas. Negara harus jelas posisinya. Menjauh dari oligarki artinya menata ulang relasi kekuasaan yang selama ini timpang. Mulai dari membenahi tata kelola sumber daya alam, merapikan sistem pembiayaan politik, sampai menegakkan hukum yang tak mudah dibeli oleh kekuatan modal.

Jelas, langkah-langkah seperti ini tidak gampang. Bahkan bisa bikin risi banyak pihak. Tapi kepemimpinan nasional bukanlah soal mencari popularitas semata. Ia diuji dari nyali untuk mengambil risiko, demi kepentingan bangsa jangka panjang.

Pernyataan soal akan adanya sikap oposisi terhadap penghambat kedaulatan juga perlu ditanggapi serius. Oposisi di sini maknanya luas. Bukan cuma terhadap partai di luar koalisi pemerintah, tapi terhadap siapa pun baik di dalam maupun di luar kekuasaan yang menghalangi agenda rakyat.

Negara tak boleh ragu untuk menertibkan mereka. Kalau penghambatnya ada di dalam sistem, ya reformasi internal harus jadi prioritas. Kalau dari luar, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Reformasi Bukan Cuma Kosmetik

Ini semua berujung pada satu hal: reformasi institusi. Agenda memperkuat kedaulatan rakyat mustahil tercapai tanpa pembenahan aparat dan lembaga negara. Reformasi setengah hati cuma akan memperdalam krisis kepercayaan. Aparat negara harus berdiri di pihak konstitusi, bukan jadi perpanjangan tangan kepentingan kelompok tertentu.

Tanpa pembenahan struktural yang mendasar, semua perubahan hanya akan berhenti pada tataran administratif. Kehilangan roh dan makna politiknya.

Dan bicara soal kedaulatan, dampaknya juga global. Posisi Indonesia di dunia internasional sangat ditentukan oleh seberapa berdaulat kita di dalam negeri. Negara yang ekonominya dikuasai asing atau politiknya didikte segelintir orang, sulit bisa bersikap mandiri di forum global. Politik luar negeri yang bermartabat lahir dari dalam negeri yang kuat dan berdaulat.

Pertaruhan Saat Ini

Jadi, pertemuan 30 Januari itu mungkin memberi secercah harapan. Tapi harapan akan pudar jika tak ada kelanjutan. Masyarakat sudah lelah dengan janji. Yang ditunggu sekarang adalah kebijakan konkret yang menunjukkan arah yang jelas.

Singkatnya, kepemimpinan nasional sedang diuji. Di depan ada dua pilihan: terus berkompromi dengan kekuatan oligarki, atau memilih jalan lain yang lebih berisiko, yaitu jalan yang benar-benar berpihak pada rakyat banyak.

Pada akhirnya, kekuatan negara terletak pada kedaulatannya. Dan kedaulatan hanya berarti bila ia sungguh-sungguh dipegang oleh rakyat. Dialog adalah awal yang baik, tapi keputusanlah penentunya. Negara harus memilih: menjadi alat segelintir elite, atau menjadi garda depan perjuangan rakyat.

Sejarah nanti akan mencatat pilihan ini dengan jujur. Rakyat juga akan melihat, apakah kekuasaan hari ini dipakai untuk mengembalikan kedaulatan, atau sekadar menjaga status quo yang sudah usang.

(ahm/ed-jaksat)