Ribuan Aplikasi Pemerintah, Siapa yang Tersesat di Rimba Digital?

Tak berlebihan jika sebagian aplikasi itu disebut sampah digital. Mereka hanya memenuhi memori ponsel kita, tanpa memberi nilai tambah apa pun untuk pelayanan publik.

Menuju Birokrasi Super

Birokrasi kita selama ini dikenal kaku dan berbelit. Maka, kehadiran internet dan meluasnya penggunaan TIK seharusnya jadi pintu masuk reformasi. Sebuah peluang emas.

Namun begitu, jalan menuju sana penuh tantangan. Isu keamanan data, sinkronisasi antar aplikasi, dan keberlangsungan layanan adalah masalah klasik yang terus muncul.

Zacher (2008) pernah mengingatkan setidaknya empat isu krusial dalam pemerintahan digital. Pertama, masalah hukum terkait privasi dan otentikasi. Kedua, isu akses yang menyangkut infrastruktur dan kesenjangan literasi teknologi, termasuk akses bagi penyandang disabilitas.

Isu ketiga adalah ekonomi, yaitu kebutuhan dana yang tidak sedikit. Terakhir, isu sosial berupa tuntutan bagi masyarakat untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi.

Karena itu, upaya pemerintah membuat aturan teknis internal untuk SPBE jelas tidak cukup. Sebuah sistem sebesar ini membutuhkan kematangan infrastruktur dan kesiapan sumber daya dari banyak sektor.

Lebih dari itu, digitalisasi pemerintahan menuntut birokrasi yang tangkas sekaligus "rendah hati". Mereka harus rela meleburkan "brand" atau ego sektoral demi satu tujuan: pelayanan publik yang lebih responsif, akurat, dan berintegritas.

Sudah waktunya institusi-institusi pemerintah menjadi birokrasi super di tengah rimba aplikasi ini. Jangan sampai niat mulia membangun Smart City malah berujung menjadi Confused City, hanya karena kita tersesat dalam euforia digitalisasi semata.