PBB di Ambang Kebangkrutan, Guterres: Dana Bisa Habis Juli 2026

- Selasa, 03 Februari 2026 | 07:12 WIB
PBB di Ambang Kebangkrutan, Guterres: Dana Bisa Habis Juli 2026

PBB lagi-lagi di ujung tanduk. Kali ini, Sekjen Antonio Guterres secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya: organisasi dunia itu nyaris bangkrut. Lewat sebuah surat yang dikirim ke seluruh negara anggota, Guterres membeberkan fakta yang cukup mencemaskan. Menurutnya, dana kas PBB bisa benar-benar kering pada Juli 2026 mendatang.

Penyebab utamanya? Sederhana, tapi dampaknya luar biasa: banyak negara yang telat atau bahkan sama sekali ogah membayar iuran keanggotaan mereka.

“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,”

Begitulah bunyi surat tersebut, seperti dilansir AFP awal Februari lalu. Nada frustrasi terasa jelas dalam tulisannya.

Akibat situasi ini, langkah-langkah darurat sudah mulai diambil. PBB terpaksa membekukan perekrutan pegawai baru dan memangkas anggaran di berbagai sektor operasionalnya. “Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural,” lanjut Guterres. Intinya, keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Laporan keuangan terbaru memperjelas betapa parahnya masalah ini. Meski lebih dari 150 negara sudah membayar, PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan menumpuk sebesar 1,6 miliar dolar AS. Jumlah itu melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, angka tunggakan itu cuma selisih sekitar 600 juta dolar AS dari iuran Dewan Perdamaian senilai 1 miliar dolar yang baru-baru ini diluncurkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Cukup menggelitik untuk direnungkan.

Guterres tak main-main dengan peringatannya. Dalam surat itu, ia menegaskan bahwa tanpa peningkatan drastis dalam pembayaran, PBB tak akan sanggup menjalankan program reguler 2026 yang sebenarnya sudah disetujui sejak Desember 2025.


Halaman:

Komentar