Kriminalitas Masih Jadi Tantangan Struktural, BPS Catat 561.993 Kasus Sepanjang 2024

Memasuki tahun 2026, kriminalitas masih menjadi salah satu tantangan struktural terbesar yang dihadapi Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, aparat penegak hukum terus berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, dan penganiayaan, hingga peredaran narkotika yang melibatkan jaringan internasional.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan klasik yang kerap mengemuka setiap tahun: apakah faktor ekonomi benar-benar menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindak kriminal? Berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memang dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam kejahatan, terutama ketika akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan terbatas.

Namun, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab. Urbanisasi, kepadatan penduduk, lemahnya pengawasan sosial, hingga maraknya peredaran narkoba turut memperumit persoalan. Pengalaman sejumlah negara maju menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi dan kriminalitas tidak selalu linier. Di Amerika Serikat, misalnya, sejumlah kota dengan tingkat pendapatan tinggi tetap menghadapi kejahatan narkotika dan pencucian uang dalam skala besar.

Sementara itu, di Jepang dan Singapura, kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, sistem pengawasan modern, serta pendidikan sosial berhasil menekan tingkat kejahatan meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Artinya, pemberantasan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dibanding sekadar memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa kasus kriminal masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi. Pada saat yang sama, kejahatan narkotika terus menjadi ancaman serius karena melibatkan jaringan lintas daerah hingga internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 mencatat jumlah kejahatan nasional mencapai 561.993 kasus sepanjang 2024. Meski turun dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia. BPS juga mencatat tingkat kejahatan nasional berada di angka 204 kasus per 100.000 penduduk.

Berdasarkan data administrasi kepolisian yang dirilis BPS, wilayah hukum Polda Metro Jaya masih menempati posisi pertama dengan jumlah kejahatan tertinggi, yakni 77.261 kasus. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Utara dengan 60.724 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 60.102 kasus. Jawa Tengah berada di peringkat keempat dengan 41.460 kasus, sementara Sulawesi Selatan mencatat 39.443 kasus.