Curhat Menkeu hingga Instruksi Prabowo soal BBM, Berita Populer Hari Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan curahan hatinya sebagai menteri paling tidak beruntung. Hal itu disampaikan dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia pada April 2026 lalu. Sejak awal menjabat, ia harus menstabilkan perekonomian nasional di tengah guncangan demonstrasi besar, sentimen negatif indeks MSCI, hingga keluarnya outlook negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's. Tekanan geopolitik global pun kian memanas akibat konflik Iran yang mengganggu rantai pasok dunia.

Meski dikelilingi berbagai risiko makroekonomi, Purbaya menegaskan kebijakan fiskal dan moneter domestik tetap solid. Terbukti, Indonesia mampu mengamankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi pesimistis para analis. Bahkan, realisasi pertumbuhan triwulan pertama yang mencapai 5,6 persen membuat pemerintah optimistis akselerasi ekonomi pada paruh kedua tahun ini bisa didorong hingga mendekati level 6 persen.

Pemerintah juga menyayangkan penilaian sepihak dari Moody's dan Fitch yang merilis outlook negatif sebelum data pertumbuhan triwulan I dipublikasikan. Di sisi lain, S&P Global Ratings memberikan penilaian lebih objektif setelah meninjau secara mendalam arah kebijakan fiskal dan moneter di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai berjalan di jalur tepat untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

Prabowo Minta Harga BBM Subsidi Tak Naik

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri kabinet, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak naik. Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan alokasi anggaran subsidi energi agar kuota jenis BBM tertentu tetap mencukupi hingga akhir tahun anggaran.

Untuk BBM nonsubsidi, formulasinya akan disesuaikan secara dinamis mengikuti tren pasar global. Jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) turun, maka harga jual BBM nonsubsidi di tingkat penyalur wajib diturunkan demi asas keadilan pasar. Kebijakan penetapan harga BBM subsidi selama ini sangat bergantung pada dua variabel utama makro, yaitu pergerakan harga minyak mentah global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.